FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI), Ahmad Yohan, menyayangkan kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai, investasi harus tetap berpihak pada rakyat.

“Kita paham investasi itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat,” ujar Ahmad Yohan, di sela Jalan Sehat Nasional HUT KAHMI, di Jakarta, Minggu (17/09/2023).

Menurut Yohan, semua pihak harus menahan diri dan tidak saling menyalahkan, apalagi bagi pihak yang berkepentingan dengan menggoreng isu ini untuk kepentingan politik Pilpres.

“Harus ada solusi yang tidak merugikan rakyat. KAHMI percaya Presiden Jokowi akan mengambil solusi yang tepat,” pungkas Presidium MN KAHMI yang juga Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Sebelumnya, sejumlah menteri dijadwalkan membahas percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9).

Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan dalam kegiatan itu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang, Kota Batam.

Bahlil mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/BPN Hadi Tjahjanto, Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, Kepala BIG (Badan Informasi Geospasial), Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, dan Forkopimda Provinsi Kepri.

Diketahui, sebelumnya Menteri Bahlil mengungkapkan telah mendapat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali turun ke Kota Batam guna mengawal percepatan pengembangan kawasan Rempang. (Wartaekonomi)