Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo menggelar pelatihan jurnalistik untuk panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) setempat.

Pelatihan tersebut adalah yang pertama kalinya diberikan untuk memberi bekal kepada Panwascam agar dapat ikut mengurangi ketegangan politik melalui karya tulis.

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Marwanto, mengatakan bahwa Panwascam merupakan pihak yang bersinggungan dengan situasi dan kondisi lapangan. Mereka juga memiliki tugas untuk mengisi Form-A.

“Form-A itu ya hampir sama isinya 5W+1H meski konsentrasi form tersebut adalah ada-tidaknya pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran ya sebagai arsip saja. Tapi kan bisa mengangkat dari sisi human interest. Itu bisa jadi upaya mendorong demokrasi yang baik,” kata Marwanto ditemui di Grand Dafam Signature YIA, Jumat (15/9/2023).

Marwanto menambahkan pihaknya juga menyediakan website yang dapat menampung tulisan para Panwascam kendati tetap dilakukan kurasi. Menurut dia, tidak semua berita dapat dipublikasikan di website, perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi.

Terangnya, media mainstream memiliki keterbatasan untuk menjangkau pelosok daerah. Dengan adanya Panwascam yang memiliki kompetensi jurnalistik meski dasar dapat ikut mempublikasikan. Dari situ upaya monitoring dan kontrol dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dia juga menyinggung mengenai tulisan yang bertema human interest dalam bentuk feature. Marwanto mengaku tulisan dengan jenis itu dapat digunakan untuk menggali sisi lain dari panasnya politik Pemilu 2024.

BACA JUGA: Pembangunan Tol Jogja-Solo Dorong Pertumbuhan Kredit di DIY

Dalam pelatihan yang digelar Bawaslu tersebut turut mengundang narasumber yaitu Budayawan sekaligus Penulis, Hairus Salim.

Hairus mengatakan bahwa tulisan utamanya berjenis feature yang mengangkat tema human interest dapat digunakan Panwascam untuk mengurangi ketegangan politik.

“Eskalasi persaingan yang sangat tinggi yang memunculkan ketegangan dapat dikurangi dengan feautre. Feature itu  biasanya akan mengangkat hal-hal bertema human interest. Jadi tidak perlu menulis pemilu secara langsung. Orang yang membaca kan jadi terharu, terhibur, atau tersinspirasi,” kata Hairus.

Dia juga menyinggung straight news yang juga penting bagi Panwascam. Tulisan tersebut dapat menjadi sarana secara langsung untuk memberitakan atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran.

“Kalau ada pelanggaran ya seharusnya dilaporkan atau ditindak sesuai prosedur. Kalau Panwascam ingin diberitakan ya tidak ada masalah. Itu juga kewajiban yang bisa diberitakan,” katanya.

Terangnya, kendati dapat diberitakan, Panwascam juga memiliki opsi untuk menyelesaikan pelanggaran secara deliberatif atau musyawarah. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Panwascam.

“Silakan memilih. Tapi kalau melihat dari sisi pelanggaran ya harus diberitakan atau laporkan agar jadi pelajaran bagi banyak orang,” ucapnya.

Ketua Panwascam Wates, Nining, mengatakan bahwa dia dan Panwascam lain tidak pernah berpikir bahwa aktivitas yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pengawasan juga memiliki nilai berita. Dengan adanya pelatihan jurnalistik yang digelar Bawaslu, Nining menjadi tahu dan paham fungsi tulisan.

“Pelatihan ini penting. Sebelumnya kami tidak berpikir kalau yang kami lakukan punya nilai berita. Ini membuka pikiran yang selama ini kami mikirnya hanya bertugas sampai pelaporan saja,” kata Nining.

Nining juga menyinggung bahwa dengan adanya tulisan yang tertata menggunakan struktur 5W + 1H atau feature maka Panwascam akan memiliki arsip yang dapat digunakan di kemudian hari. Selama ini, arsip yang mereka punya hanya berbentuk catatan hasil wawancara.

“Selama ini ketika kami melakukan riset pemetaan kerawanan pemilu, kami kesulitan mendapat data kasus pemilu di tahun sebelumnya. Nah, kalau penyelenggaran di tahun ini dapat menuliskan pengalamannya maka penyelenggara ke depan dapat memiliki data,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News