RSUP M Djamil Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi telah melakukan groundbreaking perluasan kawasan rumah sakit pada 30 September 2022 lalu. Perluasan ini dilakukan sebagai tidak lanjut atas pengembangan Layanan Kesehatan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS).

Sebagai rumah sakit rujukan akhir untuk wilayah Sumatera bagian tengah, pembangunan delapan gedung baru untuk penambahan kamar rawat Inap di RSUP M Djamil sangat diperlukan agar tetap mampu memfasilitasi pasien dari beberapa provinsi tetangga.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I, Andre Rosiade menjelaskan bahwa RSUP M Djamil yang merupakan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan itu masih membutuhkan perluasan lahan tambahan untuk pembangunan 250 kamar rawat inap yang bisa menampung 15 ribu pasien per tahun.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun sayangnya, lahan yang digunakan untuk perluasan Rumah Sakit M Djamil berada di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan dan PT KAI.

Karena itu, sebagai legislator yang mewakili Sumatera Barat, Andre menyampaikan aspirasi langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar segera memberikan disposisi. Andre berharap lahan tersebut bisa digunakan oleh RSUP M Djamil dalam rangka reformasi unit pelayanan kesehatan di Sumatera Barat itu.

"Alhamdulillah, RS M Djamil sudah mengadakan rapat dengan pihak kementerian kesehatan dan PT KAI, difasilitasi oleh kantor staf kepresidenan waktu itu dan disetujui bahwa PT KAI bersedia untuk melepas tanah miliknya dan juga Komisaris PT KAI sudah melakukan rapat untuk melepas tanah ini dan dirut PT KAI juga sudah bersurat dengan Kementerian BUMN," kata Andre saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Tohir di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

"Yang kami minta sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat yang pertama harganya tolong dibantu menjadi harga yang sangat efisien karena ini kebutuhan masyarakat Sumatera Barat, dan saya minta pak menteri tolong diposisi nya di percepat," tambah Andre.

Dalam kesempatan tersebut, Andre yang juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu langsung menyerahkan surat resmi permohonan pembelian dan penggunaan lahan milik PT KAI untuk perluasan RSUP M Djamil ke Menteri BUMN.

"Untuk itu saya meminta waktu kepada pimpinan untuk menyerah surat permohonan ini kepada menteri BUMN secara langsung sebagai tugas saya sebagai wakil rakyat dan tanggungjawab saya kepada konstituen saya di Sumatera Barat," tegas Andre,

Ia juga menegaskan bahwa, dirinya bersama Partai Gerindra di Sumatera Barat akan terus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan yang jauh lebih baik bagi masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

"Inilah bentuk kerja nyata kader Partai Gerindra kepada rakyat khususnya di Sumatera Barat," ungkap Andre sembari menyerahkan surat resmi tersebut kepada Menteri BUMN.

Diketahui dari Direktur Utama RSUP Dr M Djamil, Yusirwan Yusuf, lahan yang digunakan untuk perluasan sebelumnya berada di bawah penguasaan Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Namun setelah berbagai upaya koordinasi lintas sektor yang ditengahi KSP, lahan untuk perluasan dan pembangunan gedung baru tersebut dialihkan ke Kementerian Kesehatan dan dapat digunakan oleh RSUP Dr M Djamil Padang.