tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa sedang mengkaji sistem single salary atau gaji tunggal untuk aparatur sipil negara (ASN). Terkait hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menuturkan skema tersebut sedang diuji coba untuk para ASN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Sekarang lagi pilot project di KPK dan PPATK. [Kenapa di situ karena] KPK kan ada banyak pekerjaan yang membutuhkan dukungan kinerja bagus begitu juga integritas dan lain-lain,” kata Azwar Anas di Kantor Kemenko PMK, Selasa (12/9/2023).

Sementara itu, dia menjelaskan aturan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

“Nanti akan diatur oleh PP. Tapi ini kan misal tidak ada perjalanan dinas, A, B, C, D honor-honor. Tapi bagi mereka yang ingin bekerja, dengan yang tidak kerja merasa bagaimana? Merasa tidak dapat keadilan, yang kerja dapat sama dengan yang enggak kerja, ini yang sedang di pilot project,” terangnya.

Melansir laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary merujuk pada sistem gaji di mana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan atau gaji dan tunjangan kinerja dan kemahalan. Sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS.

Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjanya. Sementara grading adalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa langkah dengan nilai rupiah yang berbeda.