Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Kota Surabaya mendorong pemkot membentuk layanan call center atau pusat aduan informasi, terkait rencana pemberian intervensi beasiswa pendidikan bagi pelajar SMA/SMK dan santri.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah menyebut, call center ini sangat perlu dibentuk untuk mempermudah pemkot mengetahui mana saja pelajar yang belum mendapatkan bantuan.

“Karena gunanya program ini bisa dirasakan oleh seluruh warga Surabaya,” kata Khusnul Khotimah di Surabaya, Rabu (27/10/2021).

Khusnul menjelaskan penerapan program yang akan mulai pada tahun 2022 mendatang tersebut telah disiapkan anggaran mencapai Rp 47,7 miliar.

“Para pelajar yang disasar adalah mereka yang keluarganya sudah tercatat sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” papar Khusnul.

Sementara itu, jumlah yang sudah terdapat sampai sejauh ini mencapai 13.000 orang dan tak menutup kemungkinan jumlah bisa terus bergerak.

Apa lagi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah bertemu guna membahas wacana ini. Sebab jenjang SMA/SMK menjadi kewenangan dari Pemprov Jawa Timur.

“13.000 itu jumlah sementara. Itu yang kita sepakati, ini data 13.000 itu sebelum pak Eri ketemu sama bu Khofifah,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu pun berharap, pemkot bisa segera memiliki call center program beasiswa ini. “Artinya memang kita harus memastikan bahwa program ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada kebutuhan biaya pendidikan di SMA/SMK,” tandasnya. [asg/but]