Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan pinjaman sebesar Rp 1 triliun untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant Rorotan. Perdebatan sempat mewarnai rapat banggar pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 hingga usulan tersebut disetujui.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui awalnya Banggar memang tak menyetujui usulan pinjaman Rp 1 triliun kepada PT SMI itu. Namun, setelah dipertimbangkan berbagai hal, usulan tersebut dirasa perlu disetujui.

"Berdasarkan Rapimgab dengan kita, kita tidak sepakati (pinjaman) Rp 1 triliun, ternyata mentalnya ke mana-mana ini. Jadi mau saya kembalikan aja," kata Prasetyo dalam rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Prasetyo lantas mengundang protes dari Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Achmad Yani. Ketua F-PKS DPRD DKI itu sempat ingin memotong omongan Prasetyo, namun palu pun tetap diketok oleh Prasetyo selaku pimpinan rapat setelah menanyakan kesanggupan Pemprov DKI mengajukan pinjaman.

"Pimpinan, pimpinan," kata Yani dalam rapat tersebut.

"Bentar saya lagi ngomong jangan dipotong dulu. Saya tanya kepada TAPD, kalau misalkan ini terjadi pinjaman 1 triliun, sanggup nggak?" tanya Prasetyo.

"Sanggup pak," jawab Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata.

"Sanggup ya, saya ketok," balas Prasetyo sambil mengetuk palu.

Yani kemudian meminta agar tak ada kesepakatan yang diubah. Mengingat, dalam Rapat Banggar terakhir seluruh anggota sudah sepakat tak menyetujui pinjaman tersebut.

Namun, Prasetyo menekankan pihaknya tetap berpatokan kepada komitmen Pemprov DKI yang sanggup melunasi pinjaman tersebut.

"Pimpinan. Mestinya apa yang sudah kita bahas pada waktu lalu, keputusan kita sudah menetapkan tidak akan meminjam ini harus dihormati, jangan diubah-ubah lagi. Karena saat itu kan sudah ada kesepakatan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi jangan bolak balik lagi pimpinan. Kita sudah menguras pikiran dan tenaga," ujar Yani.

"Pak Yani ini sudah dibahas dari kemarin, tidak ketemu judulnya. Saya di dalam forum Banggar ini saya tanyakan kepada TAPD yang mencari uang. Kalau beliau sanggup, saya tanyakan kembali kepada Banggar. apakah disetujui? Ada ketokan palunya kan," jawab Prasetyo.

Perdebatan antara Yani dan Prasetyo pun terus berlanjut. Sampai akhirnya, Prasetyo kembali mengulang ketok palu sambil meminta persetujuan peserta rapat hari ini.

"Saya memandang, apa yang sudah menjadi keputusan waktu lalu (waktu pinjaman ditolak DPRD), itu harus kita hitung. Kita berikan kesempatan kepada eksekutif untuk melakukan penyesuaian, itu harus dilakukan bagaimana caranya," balas Yani.

"Saya hormati maksud Pak Yani, tapi ini solusinya dalam Rapat Banggar ini. saya tanya ke (amggota) Banggar, setuju nggak?" jawab Prasetyo sambil kembali mengetok palu.

Secara total, besaran KUA-PPAS APBD 2024 yang disepakati sebesar Rp 81,5 triliun. Adapun, pinjaman Rp 1 triliun untuk RDF Rorotan termasuk di dalamnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan pinjaman daerah sebesar Rp 1 triliun untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah refuse derived fuel (RDF) Plant. Namun usul tersebut ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.

Permohonan pinjaman daerah ini tercantum dalam surat bernomor 435/UD.02.03 yang diajukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Dalam surat tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana meminjam uang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 1 triliun.

Dalam rapat, semua pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah yang dimaksud. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani meminta TAPD menyisir kembali anggaran non-prioritas dalam KUA-PPAS APBD tahun 2024 untuk dialihkan kepada pembangunan RDF.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta.

Karena itu, Pras--sapaan karibnya--meminta Joko Agus Setyono selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali mengkaji skema pembiayaan pembangunan RDF Plant yang rencananya akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara, dengan menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024.

"Coba Pak lihat lagi (anggaran) yang nggak prioritas dalam APBD diserut (disisir) dulu. Jangan sampai ini (pinjaman) membebankan keuangan pemerintah daerah dan mengorbankan masyarakat," ujar Pras.

Pras menyampaikan, dia menyetujui apa pun upaya Pemprov DKI untuk menangani sampah Jakarta yang telah masuk kategori darurat. Sebab, sejauh ini volume sampah di TPST Bantargebang, Bekasi, sudah melebihi kapasitas penampungannya yang hanya seluas 21.879.000 m3.