TAGAR.id, Jakarta - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengkritisi pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, yang menyinggung negara butuh pemimpin muda saat memberikan kuliah umum di Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu, 9 September 2023.

Muslim Arbi yang juga pengamat politik ini menyebut sikap Ketua MK tersebut diduga telah offside dan melanggar kode etik hakim.

"Ya. Sikap ketua MK bicara soal pemimpin muda itu offside dan langgar kode etik hakim," tegas Muslim Arbi, Minggu, 11 September 2023.

Menurutnya, Anwar Usman harus di sidang karena melanggar kode etik. Kata dia, Ketua MK juga telah lakukan opini di luar MK dan itu sebagai upaya penggiringan opini publik untuk mendukung MK jika MK putuskan Capres/cawapres dengan batas minimal 35 tahun.

"Bukan 40 tahun sebagaimana di atur oleh UU," kata dia.

Menurutnya, batasan umur itu harus di buat oleh DPR bukan ranah MK. Bukan MK yang tetapkan batas usia Capres/Cawapres 35 tahun. Dugaan kuat Ketua MK tersandera soal putusan batas usia 35 tahun ini karena terkait keluarga.

"Jika MK putuskan usia Capres/Cawapres 35 tahun. MK dianggap sebagai Mahkamah keluarga. Bukan Mahkamah Konsitusi lagi. Karena hubungan antara Om dan ponakan. Di mana Ketua MK, Anwar Usman adalah paman dari Gibran," bebernya.

Dijelaskan Muslim Arbi, menilai jika nantinya Ketua MK cenderung pro dan menerima gugatan usia minimal 35 tahun dan lebih condong pro untuk memunculkan salah satu pihak, maka sudah selayaknya Ketua MK segera mundur dari jabatannya.

"Jika Ketua MK dan MK terima gugatan Gibran ini segera saja Mundur," katanya.

"Publik pasti bereaksi dengan pernyataan ketua MK itu," pungkasnya.