Konflik antara aparat dengan masyarakat adat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau (Kepri), dinilai terjadi akibat konflik agraria yang tak terselesaikan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta turun tangan membereskan seluruh konflik agraria di Tanah Air sebelum lengser.

"Ini harus segera diselesaikan, tenggat waktu 2024 karena sebaiknya konflik pertanahan harus segera diselesaikan. Kalau tidak, ini akan menjadi api dalam sekam dan akan menjadi beban bagi presiden berikutnya," kata anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil.

Konflik antara aparat Satpol PP, kepolisian, Ditpam Batam, dan TNI dengan masyarakat adat Pulau Rempang bermula dari beredarnya kabar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan melakukan pengukuran, Rabu (6/9). Itu merupakan salah satu tahapan pembebasan lahan setempat.

Sehari kemudian (Kamis, 7/9), warga berkumpul di Jembatan 4 Barelang. Sekitar pukul 09.51 WIB, aparat gabungan membentuk barisan di depan jembatan, lalu bergerak ke arah warga di ujung jembatan.

Kapolresta Balerang, Kombes Nugroho, kemudian meminta warga mundur. Namun, tidak diindahkan lantaran masyarakat berupaya mempertahankan ruang hidupnya.

Sejurus kemudian, aparat merangsek masuk ke kampung dan dibalas lemparan batu. Aparat pun membalas dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata. 

Sekitar 10.000 masyarakat adat di 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang dan Galang terancam diusir karena tempat tinggalnya yang dihuni turun-temurun sejak 1843 bakal dibangun Rempang Eco City. Proyek strategis nasional (PSN) ini digarap taipan Tomy Winata melalui anak perusahaan PT Artha Graha, PT Makmur Elok Graha (MEG).

Nasir mengecam penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat dalam peristiwa tersebut. Sebab, tugas kepolisian adalah mengamankan dan melindungi masyarakat, bukan mengancam dan membahayakan masyarakat adat.