Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan demokrasi di Indonesia diberi label jelek karena digunakan untuk kriminalisasi dan saling sandera. Ia juga mengkritik praktik obok-obok politik dengan hukum.
 
Refly mengatakan demokrasi Indonesia kini sekadar urusan memegang kartu truf satu sama lain. Kartu itu bisa dibuka atau ditutup tergantung siapa penguasanya dan siapa yang dekat atau jauh dari penguasa.
 
"Kalau anda jauh dengan kekuasaan, kartu truf digunakan untuk memojokkan anda. Kalau dekat dengan kekuasaan, kartu anda tak pernah dibuka," ujar dia  dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com bertajuk "Obok-obok Kasus Masa Lalu Jelang Pemilu," Minggu, 10 September 2023.

-?

- - - -
Menurut Refly, konteks tersebut tidak bicara soal benar atau salah. Melainkan berbicara ihwal menata proses penegakan hukum agar dijauhkan dari proses politik.
 
 
Refly mencontohkan pemanggilan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah dan KPK kompak mengeklaim pemanggilan itu tak berkaitan soal politik lantaran dipanggil sebelum deklarasi bersama bakal calon presiden Anies Baswedan.
 
"Tapi semua orang tahu sebelum deklarasi, informasi soal pertemuan dan apa-apa bocor. Apalagi kalau kekuasaan pakai instrumen kelembagaan yang bisa mengendus perilaku kita,' ujar dia.
 
Refly menyinggung soal penguasa yang diberi kemewahan untuk menyadap dan mengintersepsi kegiatan masyarakat. Seyogianya, tindakan tersebut dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
 
"Tapi kadang-kadang bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kita tidak menuduh tapi keyakinan umum seperti itu," jelas dia.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(END)