JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Ahmad Basarah mengungkapkan pihaknya bakal menyiapkan kampanye pemenangan Ganjar Pranowo di kampus atau perguruan tinggi.

Basarah mengatakan, tim pemenangan nasional akan menyusun kegiatan Ganjar setelah mantan Gubernur Jawa Tengah itu selesai menunaikan ibadah umroh.

Pernyataan itu Basarah sampaikan saat ditemui awak media di sela-sela acara grand launching Pelatihan Juru Kampanye Gen Z Menuju Pemilu 2024 di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ada Scene Ganjar Shalat di Tayangan Azan Maghrib, PDI-P Sebut Bukan Politik Identitas

“Tim pemenangan nasional di situ kemudian akan kami susun jadwal kegiatan Mas Ganjar termasuk kegiatan beliau di dalam kampus,” kata Basarah, Sabtu (9/9/2023).

Basarah menuturkan, PDI-P merespons dengan positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kampanye digelar di kampus.

Menurutnya, hampir 26 persen organisasi yang mendaftar menjadi tim kampanye relawan Ganjar berasal dari generasi Z dan milenial.

Untuk diketahui, generasi Z lahir di periode 1997-2012 sementara generasi milenial lahir pada 1981-1996. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaporkan bahwa 56 persen pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari kelompok Generasi Z dan milenial.

“Ini membuktikan dukungan Mas Ganjar dari kalangan Gen Z dan Milenial ini cukup besar,” tutur Basarah.

Meski demikian, kata Basarah, PDI-P mewanti-wanti agar kampanye yang akan digelar di kampus mengandung unsur pendidikan politik.

Baca juga: PPP Bantah Partai Koalisi Deadlock Tentukan Cawapres Ganjar Pranowo

Kampanye di kampus tidak boleh membawa isu yang memecah belah masyarakat, memutar kebohongan, fitnah, dan black campaign.

“Saya kira batasan itu penting untuk dilakukan agar tidak terjadi politisasi kampus hanya untuk demi kepentingan calon calon tertentu saja,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Basarah juga mengungkapkan, acara Pelatihan Juru Kampanye Gen Z Menuju Pemilu 2024 digelar Muda Mudi untuk Indonesia (MM UI) Hebat.

Organisasi itu terdiri dari aktivis mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo.

“Sekaligus menyelenggarakan pelatihan bagi para Jurkam dari Gen Z dan Milenial untuk kalangan generasi mereka sendiri,” kata dia.

Sebagai informasi, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye.

Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023).

Dua pemohon dalam perkara itu, dua orang pemohon, Handrey Mantiri dan Ong Yenni, menilai ada inkonsistensi aturan terkait aturan itu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Ridwan Kamil Digadang Cawapres Ganjar, Politikus PDI-P: Semua Baru Pasti Kalau Sudah Diumumkan Megawati

Larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah tercantum tanpa syarat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Namun, pada bagian Penjelasan, tercantum kelonggaran yang berbunyi, “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, bagian Penjelasan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena menciptakan ambiguitas.