Jakarta: Polri tidak akan mengevaluasi cara bertindak dalam pengamanan berujung bentrok dengan warga yang menolak pengukuran lahan untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 7 September 2023. Sebab, polisi mengeklaim tak ada bentrokan.

"Apa yang dievaluasi? Jadi, beberapa informasi yang viral itu tidak benar. Jadi, bukan kita tidak mengevaluasi, tentu setiap pelaksanaan tugas kita melakukan briefing, memberikan penjelasan dan juga kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan dikutip Sabtu, 9 September 2023.
 
Ramadhan mengatakan polisi mengedepankan dialog untuk menyelesaikan perkara di Rempang itu. Polisi juga memberikan pemahaman soal tujuan kehadiran aparat di wilayah Pulau Rempang adalah melakukan pengamanan.
 
"Jadi, jangan dibawa ini bentrok. Ini adalah kegiatan aparat keamanan di mana ada masyarakat yang tidak memahami keberadaan aparat keamanan untuk mengamankan kegiatan tersebut. Jadi, kita tidak bentrok, tapi kita melakukan pengamanan," tegas Ramadhan.

-?

- - - -
Selain tak ada bentrokan, Ramadan juga menekankan tidak ada korban luka maupun jiwa baik dari masyarakat maupun polisi dalam insiden itu. Informasi yang beredar terkait beberapa siswa pingsan, bahkan seorang bayi meninggal dunia itu dipastikan tidak benar.
 
"Jadi tidak ada korban, saya ulang tidak ada korban dalam peristiwa kemarin," katanya.
 
Gas air mata yang ditembakkan aparat disebut hanya untuk membubarkan warga. Situasi di Rempang dipastikan sudah kondusif.
    Tindakan kekerasan aparat dikecam Sebelumya, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat gabungan terhadap warga Pulau Rempang yang menolak direlokasi. Berdasar data Koalisi Masyarakat Sipil, ada sekitar enam warga yang ditangkap, puluhan orang luka, beberapa anak trauma, dan satu anak luka akibat gas air mata.
 
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi menyebut sejak awal pembangunan Rempang Eco City perencanaannya? tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang. Sehingga, wajar jika masyarakat menolak direlokasi dari tempat yang sudah eksis sejak 1834 itu.
 
"Atas dasar tersebut, kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden (Jokowi) mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini. Program yang mengakibatkan bentrokan dan berpotensi menghilangkan hak atas tanah, dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang," ujar Zenzi dalam keterangan tertulis Kamis, 7 September 2023.
 
Zenzi juga meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kapolda Kepulauan Riau, Kapolresta Barelang dan Komandan Panglima TNI AL Batam bertanggung jawab atas bentrokan yang terjadi. Tindakan aparat Kepolisian, BP Batam dan TNI yang memaksa masuk ke wilayah masyarakat adat Pulau Rempang dinilai pengabaian terhadap amanah konstitusi dan pelanggaran HAM secara nyata.
 
"Oleh karena itu Presiden harus memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI (Laksamana Yudo Margono) untuk segera mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Kapolres Barelang dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam karena telah melanggar konstitusi dan HAM," ujarnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(END)