Ekonomi digital di Indonesia masih potensial. Sejalan dengan semangat Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diresmikan pada Mei 2020 lalu, pemerintah mengajak masyarakat untuk bangga dan membeli produk lokal lewat e-commerce. Lantas, apa sinergi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA)?

“Pengembangan ekonomi digital, termasuk di dalamnya e-commerce atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menempatkan produk yang dijual di e-commerce, itu menjadi perhatian Kominfo. Karena itu berbagai program pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia, kami menggandeng idEA karena idEA adalah himpunan e-commerce Indonesia,” ungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong di acara Bincang E-Commerce bersama idEA di Jakarta pada Jumat (8/9/2023).

Dalam acara tersebut, sempat dibahas soal isu social commerce seperti TikTok dan TikTok Shop, yakni media sosial yang dimanfaatkan sebagai tempat atau layanan jual-beli secara daring. Usman menjelaskan, saat ini praktik social commerce terbagi dua, yakni yang difasilitasi platform dan yang dilakukan secara pribadi atau langsung antara sesama pengguna media sosial. 

Baca Juga: Respons Kemenkominfo soal TikTok Dipisah dari TikTok Shop: Kita Kembali Saja pada Aturan

Namun, saat ini, Usman mengatakan bahwa pihaknya tengah memprioritaskan pengawasan social commerce berbasis platform. Karena itu, diperlukan komitmen kuat untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Indonesia. Tujuannya, untuk mengantar masyarakat menuju Digital Society melalui percepatan pembangunan ekosistem infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta transformasi digital pelaku UMKM.

Sementara itu, Ketua Umum idEA Bima Laga memastikan bahwa pelaku industri e-commerce masih memiliki kepedulian pada pengembangan ekonomi lokal dengan mendorong penjualan produk buatan lokal, khususnya pengusaha UMKM.

“[idEA] Kami hadir dalam Gernas BBI, yang kami itu menjadi mitra pemerintah, dan itu sudah terbentuk dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2023, sudah ada 14 juta UMKM yang tergabung dalam Gernas BBI. Jadi kalau berdasarkan data yang sebelumnya, sudah onboard,” ujar Bima. 

Bima melanjutkan, gerakan tersebut tidak hanya mendorong pengusaha UMKM untuk onboard atau membuka toko, tetapi juga pelatihan dan pendampingan. Bahkan, roda bisnis e-commerce itu melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia payment gateaway, perusahaan logistik, perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech) dan lainnya. 

Sementara dari segi bisnis cross-border yang dikelola e-commerce, semua sudah mengikuti aturan, baik dari segi pajak dan lain-lainnya. Wakil Ketua idEA, Bumi Primawan menjelaskan, persentase jumlah transaksi di sektor tersebut tidak terlalu tinggi. Sehingga bagi pengusaha lokal yang belum onboarding, masih bisa merambah ke e-commerce. 

Baca Juga: Menteri Teten Larang Keras Tiktok Jualan, Saham E-Commerce Beterbangan Kecuali Punya Djarum Group

Baca Juga: Perkuat Literasi Keuangan, OJK Gelar Edukasi di UIN Raden Mas Said Surakarta

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.