Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terus menyuarakan pentingnya bauran kebijakan atau policy mix dalam mengendalikan inflasi sambil mendorong pertumbuhan ekonomi.

Strategi itu mendapat respons penolakan dari IMF. Lembaga moneter internasional tersebut menganggap bauran kebijakan dalam mengendalikan inflasi tidak cocok untuk dilakukan semua negara. Menurut mereka, secara teoritis pengendalian inflasi cukup dengan menaikkan suku bunga acuan.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking menceritakan, kritikan dari IMF itu disebabkan teori-teori ekonomi yang mereka anut masih berkiblat pada pengalaman negara-negara maju.

-

-

"Tidak semua bank sentral menggunakan kebijakan moneter danmakroprudensial bersama-sama dengan payment system-nya, seperti The Fed. Mereka mematok suku bunga kaitannya hanya dengan inflasi, titik," ucap pria yang akrab disapa Dodo itu saat ditemui di Labuan Bajo, NTT, Sabtu (9/9/2023).

Dodo mengatakan teori ekonomi akan terus berkembang dalam mendukung ramuan kebijakan bank sentral di berbagai negara. Bilamana teori yang ditawarkan tidak cocok untuk satu negara, maka bank sentralnya tentu akan menggunakan cara sendiri untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia mengungkit kejadian pada 15-20 tahun. Kala itu, negara-negara maju menganggap intervensi terhadap nilai tukar adalah hal yang tabu.

Menurut Dodo, sikap mereka sebetulnya wajar karena kapasitas ekonominya mendukung. Misalnya, cadangan devisa yang besar, nilai tukar yang kuat karena ekspornya bernilai tambah tinggi, dan bank sentralnya sendiri memengaruhi dunia.

"Itu yang terjadi dengan The Fed. Jadi, itu teori yang dibentuk negara maju. Sementara small open economy seperti Indonesia dan negara-negara emerging markets Asia tidak seperti itu," ungkapnya.

Saat itu, mereka juga menentang adanya kebijakan lalu lintas devisa karena memang mata uang negara-negara maju sudah kuat dengan sendirinya. Maka, China pun menentang teori tersebut dengan menerapkan pengaturan lalu lintas devisa di negaranya demi menjaga ekonomi domestik yang belum setara dengan negara-negara seperti Amerika Serikat.

"Bahkan di China tidak semua capital flows-nya inflows di financial sektornya boleh masuk, itu kan sebenarnya lalu lintas pengaturan devisa mereka, karena mereka mau memastikan ekonomi domestiknya terjaga," tutur Dodo.

Begitu juga dengan kebijakan makroprudensial yang kala itu dianggap tabu. Namun, ketika terjadi krisis moneter pada 1997-1998, serta krisis keuangan pada 2008 dengan ditandainya Lehman Brothers yang bangkrut, IMF baru mengakui bahwa kebijakan makroprudensial sangat penting untuk menjaga stabilitas perbankan pada saat ekonomi tertekan.

"Ketika terjadi kenaikan suku bunga tinggi baru ketahuan di situ ada kebijakan yang tidak sesuai dalam konteks mikroprudensialnya, sehingga teori makroprudensialnya dikeluarkan untuk memastikan stabilitas perbankan yang baik dalam kondisi ekonomi melambat sehingga bank-nya stabil," tutur Dodo.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara blak-blakan menceritakan bagaimana jajarannya memilih cara sendiri dalam mengatasi inflasi. Cara ini bertolak belakang dari pendekatan global, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF).

Saat itu, inflasi dunia melonjak naik. Hal ini dipicu oleh pandemi yang melandai dan perang Rusia dan Ukraina yang menghambat rantai pasok sehingga mengerek harga bahan pangan dan lainnya.

Di tengah tantangan ini, alih-alih mengikuti saran IMF, Bank Indonesia (BI) memilih untuk mempelajari struktur penyebab inflasi, sehingga kebijakannya bukanlah pada sisi moneter melainkan dengan memanfaatkan bauran kebijakan atau policy mix.

"Kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan IMF. Kami berterima kasih atas sarannya," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di sela-sela pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM), di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (23/8/2023).

[-]

-

Momok Seram Ini Tak Boleh Gentayangan, RI Bisa Batal Cuan!
(fab/fab)