PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Masyarakat Sipil Fraksi Rakyat Indonesia mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan proyek Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pasalnya, proyek tersebut dinilai merugikan warga setempat, hingga terjadinya bentrok dengan aparat.

"Kami mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan Kawasan Rempang Eco City, tidak sekadar mengeluarkannya sebagai program Strategis Nasional," katanya, Kamis 7 September 2023.

Selain itu, mereka juga mendesak Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) untuk segera menarik personelnya dari Pulau Rempang. Selain itu, personel yang melakukan kekerasan diminta untuk dihukum.

Baca Juga: Masinton Pasaribu Kritik KPK Baru Panggil Cak Imin soal Perkara 2012: kalau Ada Kasus, Diaudit, Bukan Ditabung

Aparat gabungan terlibat bentrok dengan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Permasalahan dipicu oleh warga yang masih belum setuju dengan adanya pengembangan kawasan, karena merupakan kampung adat masyarakat Melayu.

Petugas gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP datang ke Pulau Rempang untuk proses pengukuran. Aparat TNI-Polri melakukan penjagaan saat proses untuk pengembangan kawasan oleh BP Batam itu dilaksanakan pada Kamis 7 September 2023.

Keributan pecah pada saat petugas gabungan tiba di lokasi. Akibat keributan tersebut, petugas terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi yang tidak kondusif.

Tidak hanya itu, mereka juga mengamankan enam orang warga yang dituding sebagai provokator. Padahal, orang-orang yang diamankan hanyalah warga yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka.

"Kami mendesak Kapolda Kepulauan Riau untuk segera menarik personel kepolisian dari Pulau Rempang, membebaskan masa aksi, dan menghukum personel yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga," tuturnya.

Baca Juga: Selain Bawa 5 Flare, Tersangka Kebakaran di Taman Nasional Gunung Bromo Juga Tak Punya Izin Masuk

Fraksi Rakyat Indonesia memperingatkan Pemerintah yang 'berambisi' melakukan proyek Pulau Rempang. Bahkan, aparat yang diterjunkan terlibat bentrok demi kelancaran proses pengukuran lahan untuk proyek strategis nasional tersebut.

"Lagi-lagi demi investasi, rakyat Pulau Rempang dihabisi. Investasi yang jadi berhala bagi Pemerintah di rezim sekarang ini telah menghabisi rakyat secara fisik maupun psikis," katanya.

"Selain ruang hidupnya dirampas, lingkungan dirusak, semua keganasan investasi ini telah menghancurkan masa depan masyarakat terdampak," ucap Fraksi Rakyat Indonesia menambahkan.

Mereka mengkritik bagaimana rakyat Pulau Rempang yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya justru 'dihabisi'. Hal itu dilakukan demi investasi Rp381 triliun untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai Eco City.

"Dihabisinya rakyat pulau Rempang yang mempertahankan ruang hidupnya jadi salah satu kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh kita yang dipaksa tunduk oleh kekuasaan," ujar Fraksi Rakyat Indonesia.

"Karena dianggap mampu menanam investasi Rp381 Triliun, PT Makmur Elok Graha anak perusahaan Artha Graha yang sahamnya dimiliki Tomy Winata diberikan konsesi 17.000 hektar oleh Badan Pengusahaan Batam selama 80 tahun untuk dijadikan Rempang Eco City di Pulau Rempang-Galang," tuturnya menambahkan.

Baca Juga: Manajer WO Jadi Tersangka Kebakaran di Bukit Teletubis Gunung Bromo, Bawa 5 Flare Buat Prewedding

Kepala Badan BP Batam Muhammad Rudi menegaskan komitmennya menyediakan hunian baru untuk masyarakat Rempang dan Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City.

"Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja," kata Muhammad Rudi dalam "Dialog Pengembangan Rempang" yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang di Batam, Rabu 6 September 2023.

Sesuai arahan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, BP Batam akan menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.

Kriteria warga terdampak adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Teka-teki Silaturahmi PKB-PKS, Cucun: Kita Tunggu

BP Batam juga mengimbau agar masyarakat Kota Batam tidak terprovokasi dengan isu miring terkait pengukuran yang akan dilakukan di Kawasan Rempang. Hal itu seiring beredarnya informasi terkait tindakan represif tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP terhadap masyarakat yang menghalangi jalannya tugas personel.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menuturkan bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Menurutnya, masyarakat yang mengatasnamakan warga Rempang terlebih dulu melemparkan batu dan botol kaca ke arah personel keamanan yang akan memasuki wilayah Jembatan 4 Barelang.

Bahkan, sejumlah oknum tak bertanggung jawab juga terus melemparkan batu meski petugas kepolisian telah mengimbau melalui pengeras suara agar barisan massa tidak gegabah dalam mengambil tindakan.

"Informasi dari tim di lapangan, sudah ada beberapa oknum provokator yang ditangkap pihak kepolisian. Beberapa di antaranya bahkan didapati membawa parang dan sudah berhasil diamankan," tutur Ariastuty Sirait.

Dia pun mengajak masyarakat Kota Batam untuk mengecek terlebih dulu informasi yang diterima sebelum menyebarkannya melalui media sosial. Bukan tanpa alasan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengukuran tersebut.

"Jangan terprovokasi dan tetap jaga situasi kondusif demi Batam lebih baik," ucap Ariastuty Sirait.***