"Seharusnya, BUMN dan BUMD juga lebih fokus menjalankan amanat dan tugasnya, bukan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan mengerahkan dan menggerakkan reshourses-nya untuk salah satu paslon tertentu," tegas Gus Rouf.

Ia mengingatkan kepada aparat keamanan (TNI/Polri dan jajarannya) serta aparat birokrasi pemerintahan agar menjaga netralitasnya dan berdiri di tengah menjalankan tupoksinya. Hal ini terkait dengan kepentingan negara bangsa lebih luas bukan demi untuk bekerja satu kelompok atau golongan politik tertentu.

"Kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh elemen bangsa khususnya para pejabat dan elit penguasa agar bijak dan netral dengan tetap menjunjung dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," imbuh Gus Rouf.

"Bukan malah menciptakan kegaduhan dan memecah belah bangsa melalui ucapan dan tindakan yang kontradiktif dan kontraproduktif," tutupnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menilai, langkah KPK memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker, bukan politisasi hukum.

"Apakah itu politisasi hukum? Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kami berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik," kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa (5/9).