Yogyakarta, Gatra.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan,  pihaknya menawarkan adanya rekonstruksi ketatanegaraan yang akan menjadi konsensus bersama selepas Pemilu 2024. Pemilu 2024 diharapkan makin mematangkan kedewasaan berpolitik kita. 

“Pasca-2024, kita tata kembali. Muhammadiyah menawarkan apa yang disebut rekonstruksi ketatanegaraan tanpa harus mengarah ke amandemen. Mana yang harus ditata kemudian menjadi konsensus bersama, supaya kita tidak keluar dari absolutisme satu ke absolutisme yang lain,” kata Haedar kepada Gatra.com, Rabu (6/9) di Grha Suara Muhammadiyah Yogyakarta.

Menurut Haedar, rekonstruksi ketatanegaraan akan menjadi tugas bersama para pakar dan tokoh bangsa untuk merumuskan dan mencari solusi bangsa. “Perlu ada konsensus nasional baru tentang bagaimana praktik ketatanegaraan dan sistem politik yang sekarang kita alami. Ini perlu keterbukaan,” tegas Haedar yang memimpin Muhammadiyah di periode kedua, 2022 - 2027.

Dirinya berharap, rekonstruksi ketatanegaraan nanti tidak lagi fokus pada amandemen UUD 1945. Sebab amandemen konstitusi rentan oleh penumpang gelap. Rekonstruksi tersebut juga berpotensi menyangkut peran dan kewenangan lembaga-lembaga negara.

“Mesti ada jalan keluar. Tapi nanti (dibahas) setelah Pemilu 2024. Kalau sekarang kita tawarkan, saya pikir hanya akan menjadi isu politik sesaat,” jelasnya.

Haedar juga mengatakan, sudah saatnya Pemilu 2024 dilaksanakan dengan penuh kedewasaan. Tak hanya berprinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, melainkan juga bermartabat, menjunjung tinggi persatuan, dan ada kegembiraan di tengah perbedaan.

“Pengalaman dari lima kali pemilu setelah Reformasi, saya kira sudah cukup membentuk kedewasaan kita. Diperlukan kematangan politik dari seluruh warga dan dari institusi politik," ujarnya.

Muhammadiyah pun berharap para elit politik tak melontarkan ujaran kebencian, permusuhan, dan menimbulkan suasana terancam. “Siapapun yang nanti disahkan oleh KPU sebagai presiden dan wapres, anggota DPR di pusat - daerah, bahkan bupati/ wali kota, merekalah anak bangsa yang sudah ditetapkan sebagai pemimpin sesuai koridor konstitusi bangsa,” papar Haedar.

40