JAKARTA - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa implementasi dan kolaborasi program kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) harus merujuk pada Hak Asasi Manusia (HAM).

"Gagasan penyelenggaraan Festival HAM merupakan sebuah upaya bersama multi-pihak pemerintah, lembaga nasional HAM, Kelompok Masyarakat Sipil dan Pemerintah Daerah untuk memperluas kota/kabupaten berbasis Hak Asasi Manusia," ujar Jaleswari dalam penandatanganan perjanjian kerja sama Festival HAM 2023 di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis (7/9).

Baca Juga :

Perkuat Kolaborasi, KSP: Indonesia Dorong Investasi Guna Keluar dari "Middle-Income Trap"

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jaleswari mengatakan pemerintah daerah sudah sepatutnya memasukkan konteks, pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut, kata dia, merupakan gambaran dari praktik toleransi dan upaya memperkuat keberagaman di Indonesia.

Pemilihan kota Singkawang dalam gelaran Festival HAM ini karena terdapat dimensi toleransi yang tumbuh baik di kota tersebut. Selain itu, Jaleswari mengatakan Singkawang dipilih berdasarkan penilaian tiga lembaga yaitu Kantor Staf Presiden, Komnas HAM, dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), di mana Singkawang disebut memiliki program kerja dan regulasi daerah yang beririsan dengan HAM. Festival HAM 2023 akan diselenggarakan pada 16-19 Oktober 2023.

Baca Juga :

KSP Sebut Kepercayaan Publik terhadap Program JKN-KIS Tinggi

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara