Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak ASEAN dan PBB untuk memperkuat kerja sama demi kebaikan rakyat di dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (07/09/2023).

“Preambule piagam ASEAN dan PBB sama-sama dimulai dengan ‘We, the peoples’,  ini artinya rakyat harus terus jadi prioritas,” tegas Presiden.

Presiden mengatakan, di tengah tantangan dunia yang semakin kompleks, seperti perang dan konflik, krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan bencana alam, rakyatlah yang paling merasakan dampaknya.

Untuk menangani hal tersebut, lanjut Presiden, dibutuhkan aksi bersama yang terkoordinasi, baik di tingkat global yang dijalankan oleh PBB maupun di tingkat kawasan Indo-Pasifik yang dijalankan oleh ASEAN.

“Namun, harus kita katakan dengan jujur efektivitas kerja ASEAN dan PBB sering kali terkendala dinamika geopolitik yang pada akhirnya mengakibatkan lunturnya spirit kerja sama, pudarnya semangat multilateralisme, dan digantikan dengan rule by the strong,” imbuhnya.

Presiden pun mendorong agar ASEAN dan PBB terus menyuarakan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai landasan interaksi antarbangsa serta mengedepankan paradigma kolaborasi yang inklusif.

“ASEAN dan PBB punya pilihan yang jelas untuk terus konsisten menyuarakan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai landasan interaksi antarbangsa dan paradigma kolaborasi yang inklusif,” ujarnya.

Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkeadilan di seluruh dunia.

“Mari bersama kita usung agenda pembangunan yang lebih adil bagi negara berkembang, termasuk hak untuk maju dan untuk sejahtera. Reformasi tata kelola global harus kita gelorakan agar tetap fit for purpose and fit for its time, tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, antara lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.