Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan jika duet bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Erick Thohir potensial untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Kombinasi Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN ini juga dipercaya akan menyita perhatian publik mengingat keduanya mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kabinet.

"Duet Prabowo Subianto-Erick Thohir ini potensial, dan nanti akan menarik perhatian publik," kata Adib dalam keterangannya Kamis (7/9).

Selain itu, lanjut Adib, duet Prabowo-Erick juga diinginkan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Terbukti dalam berbagai hasil survei duet ini memiliki elektabilitas tinggi jika dibandingkan dengan pasangan lain.

Seperti diungkapkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 3-9 Agustus 2023, duet Prabowo-Erick Thohir berhasil mendapatkan dukungan tertinggi. Terlihat, pasangan menteri dari Kabinet Indonesia Majui itu berhasil meraup dukungan sebesar 36,1 persen.

. Yenny Wahid Sebut Banyak Kiai NU yang Bersimpati Besar pada Prabowo

Adib menjelaskan tingginya elektabilitas yang dimiliki oleh Prabowo-Erick Thohir tidak lepas dari kompetensi kepemimpinan yang dimiliki. Seperti halnya Prabowo yang merupakan sosok pemimpin berpengalaman di tingkat nasional dan internasional.

"Prabowo itu negarawan lebih wise lah ketimbang dulu sebelum masuk di Kabinet Jokowi sekarang tidak terlalu elitis, dia punya ketegasan dan komunikasi jelas," ungkap Adib.

Adib menambahkan, pengalaman mumpuni Erick Thohir di bidang ekonomi menjadi pelengkap bagi Prabowo di pemerintahan Indonesia jika menjadi pemimpin selanjutnya. Kepiawaian Erick Thohir di bidang ekonomi dalam dan luar negeri tidak perlu diragukan lagi.

"Ditambah Erick Thohir adalah seorang pengusaha luar biasa, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan apa yang namanya rangkap jambatan tapi bisa selesai dengan baik," tutup Adib.

. Sebut Usia Tak Penting, Yenny Wahid: Usia Prabowo Masih Remaja dalam Politik

55