JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mendesak junta militer di Myanmar yang saat ini memimpin pemerintahan untuk kembali kepada demokrasi.

Ia pun meminta junta mendengarkan aspirasi rakyat hingga membebaskan semua tahanan politik. Hal ini diserukan Antonio dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

"Saya mengulangi seruan mendesak saya kepada penguasa militer Myanmar untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya, membebaskan semua tahanan politik, dan membuka pintu untuk kembali ke pemerintahan yang demokratis," kata Antonio dalam Konferensi pers, Kamis.

Baca juga: Bicara Myanmar, Kamala Harris: AS Akan Terus Tekan Rezim untuk Akhiri Kekerasan

Antonio mengaku sangat prihatin dengan situasi politik, kemanusiaan, dan hak asasi yang memburuk di Myanmar termasuk negara bagian Rakhine.

Ia pun prihatin dengan penderitaan sejumlah besar pengungsi yang hidup dalam kondisi seperti itu. Oleh karena itu, ia mendukung Konsensus Lima Poin yang dibuat negara-negara ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar.

"Saya menyambut baik pendekatan berprinsip ASEAN melalui Konsensus Lima Poin," ucapnya.

Antonio menuturkan, dia menghargai upaya gigih Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini yang telah melibatkan semua pihak yang berkonflik dalam dialog politik.

Diketahui selama 9 bulan terakhir, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah melakukan 145 pendekatan (engagements) untuk menyelesaikan konflik di sana.

Baca juga: Soal Isu Myanmar, Menlu Retno Sebut Tak Ada Kemajuan dalam Five Point Consensus

Namun kata dia, semua negara perlu terus mencari strategi untuk penyelesaian konflik.

"Saya mendorong semua negara untuk terus mencari strategi terpadu terhadap Myanmar," beber Antonio.

Sebagai informasi, situasi di Myanmar menjadi tidak kondusif usai junta militer mengkudeta pemerintahan pada 1 Februari 2021.

Junta militer menculik Presiden Myanmar Win Myint hingga penasihat negara sekaligus ketua Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) Aung San Suu Kyi.

Karena kudeta tersebut, warga di Myanmar akhirnya melakukan demo besar-besaran menolak junta militer. Namun, junta militer menggunakan kekerasan untuk melawan warga.

Baca juga: Pimpin Sidang APSC, Menko Polhukam Soroti Isu Perdagangan Orang dan Isu Myanmar

Akhirnya, ASEAN membuat kesepakatan 5PC. Di pertemuan itu, hadir pula pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dan ditujukan untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya.

Kendati begitu, junta militer Myanmar melakukan pelanggaran konsensus. Kemudian, ASEAN sepakat memblokir Myanmar dari segara aktivitas di level politik.

Myanmar tidak pernah lagi diundang alias dilarang menghadiri pertemuan tingkat senior di ASEAN hampir dua tahun terakhir, termasuk pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan kepala pemerintahan.