"SK tanggap darurat telah dibuat dan sedang berproses, sehingga pendistribusian air bersih harus dilakukan secara terkoordinir,"

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi memimpin rapat koordinasi terkait kondisi kedaruratan kekeringan yang melanda Kota Makassar.

Dari rapat koordinasi tersebut diputuskan leading sektor penanggung jawab kondisi kedaruratan berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.

"Kita berharap dengan koordinasi ini, keluhan masyarakat akan kekurangan air sebagai dampak dari kekeringan dapat teratasi," ungkap Fatmawati Rusdi.

Baca Juga : Pemerintah Kota Bor Lebih Dari 10 Titik Antisipasi Kekeringan di Makassar

Sebelumnya camat dan lurah telah diperintahkan untuk memetakan kebutuhan air per rumah, di setiap wilayah yang berdampak. Sehingga dapat dihitung kebutuhan dan titik distribusi, sehingga lebih maksimal.

Selain itu, PDAM juga telah melakukan upaya pelayanan dengan turun mendistribusikan air bersih ke warga, di 60 titik per hari, namun terkendala dengan jumlah armada yang dimiliki oleh PDAM.

Dengan koordinasi seluruh SKPD dan juga kecamatan, serta pemetaan yang lebih detail lagi, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi setiap harinya.

Baca Juga : Wali Kota Makassar Gelar Rakor Khusus Dampak El Nino

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menyampaikan bahwa kondisi kemarau seperti ini, dan berdasarkan informasi dari BMKG serta rapat sebelumnya di Amirullah bersama Wali Kota Makassar, dan juga melihat kondisi fakta di lapangan, maka BPBD hadir incident commander, menangani langkah-langkah untuk mendistribusikan air bersih.

"SK tanggap darurat telah dibuat dan sedang berproses, sehingga pendistribusian air bersih harus dilakukan secara terkoordinir," tuturnya.

Kekurangan air bersih, menjadi dampak dari adanya kekeringan yang melanda, dan akan dilakukan distribusi kepada masyarakat yang menjadi prioritas.

Baca Juga : Wali Kota Danny Pomanto Kukuhkan Bapak Bunda Asuh Anak Stunting

"Skala prioritas disini yakni wilayah yang memang kesulitan sumber air dan kesulitan terdistribusi oleh PDAM. Langkah awal yang dilakukan tentunya assessment data di lapangan berdasarkan informasi berjenjang dari kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW," lanjutnya.