FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, memberikan komentar terkait pemanggilan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ke gedung KPK pada Selasa ini.

Pemanggilan tersebut, kata Mardani, terkesan sebagai target yang telah direncanakan.

"Kesan pemanggilan Cak Imin politis, pekan yang sama dengan deklarasi," ujar Mardani dalam cuitan Twitternya (5/9/2023).

Tambahnya, pemanggilan KPK terhadap bakal Cawapres Anies Baswedan itu harus dikawal agar transparan.

"Patut kita jaga bersama agar semua proses berlangsung transparan dan adil," ucapnya.

Meskipun demikian, Mardani mengatakan, pihaknya harus tetap menghormati KPK agar bekerja profesional.

"Kita hormati KPK bekerja profesional, saya yakin mereka akan terus bekerja secara profesional," kuncinya.

Sebelumnya, KPK berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (5/9/2023).

Bakal Cawapres Anies itu rencananya dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker saat dirinya menjadi menjadi menteri.

Sekadar diketahui, Korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan terjadi pada 2012 lalu.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tiba-tiba dikabarkan telah sepakat dan menyetujui untuk melakukan kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kesepakatan politik itu bahkan menyebut, Anies Baswedan bakal diduetkan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kabar adanya kesepakatan politik itu diungkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 KPP, Teuku Riefky Harsya, yang diumumkan melalui akun instagram Partai Demokrat, pdemokrat.

"Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekjen Partai Demokrat maupun sebabagi Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan situasi terkini," kata Teuku Riefky mengawali surat berlogo Partai Demokrat, tertanggal 31 Agustus yang diposting di Instagram.

Dia menyebut, pada 30 Agustus 2023, Partai Demokrat mendapat informasi dari Sudirman Said, yang menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demokrat menilai persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh.

(Muhsin/fajar)