Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan, agar para penjabat (pj) gubernur yang baru untuk tetap bersikap netral. Khususnya dalam menyambut kontestasi politik tahun depan.

Tito mengatakan, pihaknya secara rutin mengevaluasi kinerja mereka. Selain itu, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi kepada penjabat kepala daerah yang terbukti tidak netral. 

“Kalau seandainya ada yang enggak netral kami periksa, dan kemudian kalau terbukti (tidak netral) kami beri sanksi, dari yang teringan sampai yang terberat,” kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9).

Tito menyebut, tujuan adanya penjabat kepala daerah adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan di daerah yang bersangkutan tetap berjalan. Mendagri menegaskan, kinerja penjabat kepala daerah bakal diawasi oleh banyak pihak.

Lebih lanjut, Mendagri berpesan kepada para penjabat gubernur agar memanfaatkan betul kepercayaan yang diberikan oleh negara terutama presiden ini dengan baik. 

“Amanah ini tolong dijaga, jalankan pemerintahan karena Bapak-Bapak mengisi kekosongan (kepala daerah) sebetulnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melantik penjabat (pj) gubernur di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat. Hal itu dalam rangka menggantikan sejumlah gubernur yang telah habis masa jabatannya pada 5 September 2023.

Mereka adalah Komjen Polisi (purn) Nana Sudjana eks-Kapolda Metro Jaya dilantik menjadi Pj Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, ada juga Mayjen TNI (purn) Hassanudin eks-Pangdam Bukit Barisan yang dilantik menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.