Antv – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar, besok, Selasa (5/9/2023), akan resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel sampai pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2024 mendatang.

Inilah profil Bahtiar selengkapnya:

Sosok Bahtiar dikenal sebagai birokrat yang mumpuni, setidaknya, itulah gambaran yang disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento M. Sitorus.

Dia pernah terang-terangan menilai sosok Bahtiar, pria kelahiran Bone, Sulsel itu, memiliki kemampaun yang komplit.

Fernando juga yakin, Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri punya kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan jajaran internal pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat.

"Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri ada Pak Bahtiar," ujar Fernando.

Lebih lanjut Fernando mengatakan, jabatan Direktur Ormas yang pernah diduduki, membuat Bahtiar matang dalam berkomunikasi dengan beragam elemen masyarakat.

Saat masih menjabat sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, hampir setiap hari ruang kerjanya terbuka, tamu dari kalangan ormas datang silih berganti, berdiskusi, bertukar pikiran, menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan arahan.

Bahtiar sudah terlibat aktif dalam perumusan peraturan perundangan-undangan terkait kepemiluan sejak dipercaya sebagai Kabag Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kemendagri.

Berlanjut hingga saat menjadi Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar terlibat aktif merumuskan berbagai regulasi yang terkait pilkada dan pemilu 2019.

"Pokoknya regulasi apa saja yang terkait hajatan demokrasi lima tahunan, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan untuk Pemilu 2024," ujar Fernando.

Dengan pengalaman yang matang dalam masalah kepemiluan, Bahtiar pernah diberi amanah menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau.

Berikut Biodatanya:

Riwayatnya Pendidikan:

S1 Universitas Hasanuddin (1992);
D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (1995);
S1 Institut Ilmu Pemerintahan/IPDN (2000);
S2 Universitas Padjadjaran (2008);
S3 Universitas Padjadjaran (2013).

Jabatan:

- Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);
- Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polpum (2015);
- Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);
- Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);
- Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020).

Organisasi:

- Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MI PI) Periode (2021-2026);
- Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti (2022-2027).
Kiprah
- Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013);
- Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015);
- Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017);
- Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021);
- Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022);
- Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).

Penghargaan:

- Gelar Dato Wira Djaya dari Tri Buana Huzrin Hood Sultan Negeri Bentan Darul Masyhur (2020)

Berikut 10 PJ Gubernur yang diputuskan oleh Presiden Jokowi dan akan dilantik besok oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian:

1. Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Polisi (Purn) Nana Sudjana (Inspektur Utama di Sekjen DPR RI) - menggantikan Ganjar Pranowo

2. Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin (Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden) - menggantikan Ridwan Kamil

3. Pj Gubernur Sumatera Utara, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin (Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat) - menggantikan Edy Rahmayadi

4. Pj Gubernur Bali, Sang Mahendra Jaya (Stafsus Mendagri) - menggantikan I Wayan Koster

5. Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun (Sekda Papua) - menggantikan Lukas Enembe

6. Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Ayodhia Kalake (Sesmenko Marves) - menggantikan Viktor Laiskodat

7. Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Gita Ariadi (Sekda NTB) - menggantikan Zulkieflimansyah

8. Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Azroi (Sekda Provinsi Kalimantan Barat) - menggantikan Sutarmidji

9. Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi (Sekjen Kemenkumham) - menggantikan Ali Mazi

10. Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) - menggantikan Andi Sudirman Sulaiman