Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto akan melayangkan surat ke pemerintah pusat untuk meminta tambahan dana alokasi umum (DAU) bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Tambahan DAU dibutuhkan menyusul membengkaknya proyeksi defisit anggaran, karena adanya tambahan 4.328 orang pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk Pemkab Jember, yang mayoritas adalah tenaga pendidikan.

Berdasarkan pembahasan Badan Anggaran DPRD Jember, pembiayaan daerah bertambah Rp 246,480 miliar, dari Rp 340 miliar menjadi Rp 586,48 miliar. Sebanyak Rp 170 miliar pembiayaan itu di antaranya untuk gaji ASN baru tersebut.

“Mudah-mudahan di-back up APBN, dana alokasi umum (DAU) kita ditambah. DAU kita kan tidak bertambah, dari APBD 2021 tetap. Seharusnya sekarang sudah bertambah,” kata Hendy, usai penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, di gedung DPRD Jember, Rabu (3/11/2021) malam.

Selain itu, Hendy akan meminta bantuan para legislator DPR RI asal Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang agar ada tambahan DAU. Sementara ini sebagai langkah pertama adalah memangkas sejumlah anggaran yang tidak begitu diprioritaskan. “Sebenarnya semua prioritas. Cuma anggaran rutin kami amankan dulu,” katanya.

Hendy mengakui situasi ini cukup berat. “Tapi kami butuh karyawan. Kami kekurangan karyawan sekitar tujuh ribu orang. Sekarang ini baru empat ribu orang. Tapi (gaji) dimasukkan APBD (tanpa bantuan pemerintah pusat), di situlah beratnya. Makanya anggaran (di sejumlah organisasi perangkat daerah) dikurangi semua,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mendukung Bupati Hendy Siswanto agar melayangkan surat permohonan tambahan dana alokasi umum ke Kementerian Keuangan. “Logikanya kita ditambahi ASN, tapi tidak ditambahi anggaran, sementara di satu sisi Jember butuh tambahan ASN,” katanya. [wir/kun]