GELORA.CO - Alissa Wahid menyinggung soal KPK yang bakal selidiki Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi di Kemenaker tahun 2012. Menurutnya, hukum jangan dipakai sebagai alat menjegal lawan politik.

Dalam utasnya di Twitter @AlissaWahid, putri sulung Gus Dur tersebut mengkritisi kecenderungan kebiasaan penegak hukum mengulik kasus di masa kontestasi politik.

Menurut Alissa Wahid, Negara memang wajib memeriksa pihak-pihak yang telah merugikan rakyat dan Negara dengan melakukan korupsi.

Alissa Wahid menambahkan, hendaknya sebuah hukum ditegakkan murni dilakukan demi keadilan, bukan sekadar menjegal lawan-lawan politik.

“Saya ambivalen soal ini. Wajib memang bagi Negara untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi yang menjahati rakyat,” tulis Alissa Wahid seperti dikutip Kilat.com.

“Di sisi lain, (walau saya bermasalah dengan Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sebagai bahan jegal-jegalanan. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” tambahnya.

Kakak kandung Yenny Wahid tersebut mengungkapkan pendapatnya yang tidak setuju jika kedaulatan hukum digadaikan hanya demi kepentingan 5 tahunan.

“Ini bukan hanya kasus yang terkait yang bersangkutan ya. Segala kasus siapa pun yang diungkap untuk main jegal-jegalan, saya tidak setuju,” ujarnya.

“Itu menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia, hanya untuk kepentingan 5 tahunan. Semoga tidak ada,” imbuhnya.

Alissa menegaskan bahwa sikapnya tersebut berdasarkan keteladanan Gus Dur dalam hal bersikap adil dan lebih memikirkan kepentingan Indonesia.

Menurutnya semestinya sebuah ideologi jangan digadaikan demi jabatan dan kekuasaan, apalagi balas dendam.

Cuitannya tersebut mendapat reaksi dari warganet yang memberikan tombol disukai sebanyak 2.068 kali dan meretweet sebanyak 414 kali.

Warganet juga tak kalah kritis dalam memberikan pendapatnya di kolom komentar Alissa Wahid. Mayoritas mendukung gerakan KPK, tapi juga menyayangkan kenapa baru diangkat sekarang.

“Kalau memang ada bukti kuat, apa salahnya? Biarkan hukum bekerja. Biar rakyat tahu pantas atau tidak seseorang itu menjadi pemimpin,” tulis @****Ma****.

“Yang disesalkan, kenapa KPK baru bergerak sekarang. Seolah-olah mereka simpan kasus sampai waktu yang pas baru dibuka. 2012 ke 2023 itu lama banget,” komen *******oz.

“Hukum dijadikan alat hantam lawan yang tak sebarisan. Jadi curiga, yang sebarisan itu jangan-jangan punya kasus semua,” kata @****n***.

Warganet juga menyoroti kinerja KPK yang melewatkan momentum, dan baru bergerak sekarang sehingga memberi kesan ikut bermain politik praktis.(*)