RILISID, Jakarta — Sidang Tim Penilai Akhir (TPA), pada Kamis lalu, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, memutuskan menunjuk Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga Pilgub 2024.

Sebelumnya, ada tiga nama yang diajukan untuk dibahas di Sidang TPA penunjukan Pj Gubernur Sulsel. Yaitu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar; dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad Pidana Bolombo.

Sebagai informasi, Bahtiar merupakan seorang birokrat yang telah malang melintang menduduki berbagai jabatan strategis.

Sebelum menjabat Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.

Bahtiar merupakan lulusan SMK Yapia Parung. Selama menjabat Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri itu dikenal sangat dekat dengan kalangan jurnalis. Bahkan kedekatan Bahtiar dengan jurnalis masih sangat terasa sampai saat ini.

Bahtiar banyak sekali memimpin berbagai penyusunan undang-undang, seperti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU terkait 4 DOB Papua, dan regulasi lainnya.

Bahtiar juga sempat menjadi Pjs Gubernur Kepulan Riau pada 2020. Pengalaman ini membuat Bahtiar semakin memahami tata kelola pemerintahan dan berbagai dinamika persoalan yang dihadapi daerah.

Saat ini Bahtiar juga diberikan amanah menjadi Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2021-2026 dan Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional masa bakti 2022-2027.

Berikut Profil Singkat Bahtiar:

Nama Lengkap: Dr. Bahtiar, M.Si.

Lahir: Bone, 16 Januari 1973

Pendidikan:

- S1 Universitas Hasanuddin (1992)

- D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (1995)

- S1 Institut Ilmu Pemerintahan/IPDN (2000)

- S2 Magister Ilmu Pertahanan Universitas Padjadjaran (2008)

- S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (2013)

Jabatan:

- Kasubdit Ormas, Dirjen Kesbangpol (2010);

- Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polpum (2015);

- Plt Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);

- Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);

- Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);

- Pjs Gubernur Kepulauan Riau (2020);

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020 - sekarang).

Perhargaan:

- Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2023

Riwayat Organisasi:

- Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) periode 2021-2026.

- Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional masa bakti 2022-2027.

- Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas.

- Wakil Ketua Umum I Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI). (*)