GELORA.CO -  Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan ada baiknya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memakai kelihaian hukum Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra.

Dimana keahlian hukum Yusril Ihza Mahendra menurut Rocky Gerung sebagai perisai hukum saat Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Cara ini, jelas Rocky Gerung, dianggap efektif atasi fenomena politik 'balas dendam' politik seusai masa tugas Jokowi sebagai Presiden.

"Baiknya ajak Yusril. Cuma yusril yang bisa melakukan penyelamatan" ujar Rocky Gerung dalam acara diskusi publik bertajuk 'Harkat, Martabat dan Keselamatan Seorang Mantan Presiden, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Rocky Gerung menjelaskan, secara antropologi politik di Indonesia masih berbasiskan dendam.

Ia pun bercerita Ken Arok menjadi Raja, hingga fenomena antar Presiden di Indonesia.

Misalnya, dijatuhkannya Presiden Gus Dur, hingga inharmonisasi hubungan politik Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pun, ketika Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI, bisa jadi mendapatkan serangan dari presiden terpilih.

Termasuk, jika Anies Baswedan misalnya menjadi Presiden 2024-2019.

"Perisainya apa? Ada perisai hukum, hingga culture tersedia. Tetapi perisai yang paling tangguh adalah batin presiden sendiri" katanya Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengatakan, perisai batin Presiden Jokowi dianggap retak.

Kemudian menurut Rocky Gerung, SBY lebih stabil karena memiliki kendaraan politik yang melindunginya, yaitu Partai Demokrat. 

"Anda bayangkan Jokowi, tidak punya partai. Kecemasan tiba-tiba hilang kekuasaan" tutur Rocky Gerung.

Seharusnya Pak Jokowi ajak Prof Yusril jadi calon presiden atau cawapres, karena Prof Yusril yang bisa menyelamatkan Pak Jokowi."

"Sebab enggak ada orang lain yang tahu, Prof Yusril yang hanya bisa jadi tameng Presiden Jokowi dan yang paham seluk-beluk penyelamatan,” lanjut kelakar Rocky Gerung.

Dengan demikian, pernyataan Rocky Gerung pun langsung disambut oleh pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago.

“Jadi Prabowo-Yusril cocok ya?,” tanya Pangi yang juga sebagai narasumber bersama Fahri Bachmid, Bivitri Susanti, Rocky Gerung. 

"Ya ya cocok" jawab Rocky Gerung.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga mengamini kelihaian Yusril terhadap Presiden Soeharto.

Bivitri pun menceritakan sosom Yusril, yang  sebagai pembuat teks pidato Soeharto ketika meninggalkan jabatannya.

Di pidato itu, Soeharto menyebutkan bukan mengundurkan diri sebagai Presiden, melainkan berhenti.

Secara hukum, makna mengundurkan diri dan berhenti itu memiliki arti yang berbeda.

Disini lah menurut dia kelihaian seorang Yusril menjaga wibawa Presiden Soeharto kala itu.

"Pidato Soeharto itu bukan mengundurkan diri, tetapi berhenti. Itu yang bikinin Pak Yusril. Kalau mundur artinya sudah tidak sanggup. Berhenti ya berhenti, karena tidak mendapatkan lagi mandat rakyat" ungkap Bivitri.

Sementara itu, Pakar Hukum Fachri Bachmid mengusulkan pentingnya dibentuk regulasi berupa Undang Undang Transisi Kekuasaan Presiden.

Isinya, mengatur kekuasaan untuk menjaga marwah mantan Presiden dan Wakil Presiden.

"Jangan hukum menjadi alat gebuk. Tradisi ini harus kita hentikan,” katanya.

Harapannya, ke depan ada pengaturan baik dalam hukum positif agar ini dilakukan secara beradab.

"Transisi bisa memberikan kepastian dan kesinambungan. Jangan jadi ajang balas dendam" tutupnya.