BPJS Ketenagakerjaan melakukan investigasi dan meningkatkan keamanan sistem teknologi informasi terkait dugaan peretasan data 19 juta anggotanya.

“Kami sedang melakukan koordinasi dan investigasi terkait kebenaran informasi adanya peretasan data, bersamaan dengan itu kami juga melakukan peningkatan keamanan sistem teknologi informasi sebagai tindakan preventif,” tulis BPJS Ketenagakerjaan melalui Twitter, Senin (13/3/2023).

Pernyataan tersebut menanggapi cuitan akun Mario, Security Researcher and Open-Source Intelligence (OSINT) enthusiast terkait penjualan data pribadi anggota BPJS Ketenagakerjaan oleh Bjorka, peretas situs.

Bjorka mengeklaim memiliki data 19.564.922 anggota BPJS Ketenagakerjaan. Data itu terdiri dari nomor induk kependudukan (NIK), nama, email, nomor ponsel, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat bekerja dan lainnya. Dia juga sengaja memberikan 100.000 data dari Provinsi Aceh sebagai sampel secara gratis.

Keseluruhan data tersebut dijual dengan harga 10 ribu dolar Amerika dalam bentuk Bitcoin.

Bjorka kembali lagi! Kemaren tanggal 12/03/23 Bjorka mengklaim memiliki 5GB data @BPJSTKinfo. Ada 100k sampel data yang berisi NIK, NAMA LENGKAP, TGL LAHIR, ALAMAT, NO HP, EMAIL, JENIS PEKERJAAN, NAMA PERUSAHAAN, dll. Sampel data yang diberikan berasal dari provinsi DI Aceh.… https://t.co/2N78fiGwtn pic.twitter.com/OvRu7iBlWn

— Mario (@p4c3n0g3) March 13, 2023

Mario mengaku sudah melakukan pengecekan data nomor handphone secara acak dari sampel data menggunakan aplikasi Getcontact atua Truecaller karena tidak ada data pembanding. Hasilnya, ada beberapa data tidak sama.

“Even pun nomernya ganti, biasanya di Getcontact masih ada nama pemilik lama. Nomor-nomor yang dicek ini tidak ada. Ada yang di data sampel nama laki-laki, nomornya nama perempuan dan sebaliknya,” tulisnya di Twitter.

Pada awal Maret 2023, Bambang Soesatyo Ketua MPR RI menyebut bahwa perlindungan data menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi informasi.

Sisi gelap teknologi seperti munculnya para pembobol data juga patut diantisipasi.

“Kasus Bjorka adalah contoh nyata adanya risiko ancaman eksploitasi terhadap kerentanan perlindungan data,” jelasnya.(iss)