JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat kecewa karena merasa dikhianati oleh Partai NasDem dan bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Secara sepihak, Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut, informasi itu berasal dari juru bicara Anies, Sudirman Said. “Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,” ucap Rifky lewat siaran pers, Kamis (31/8).

Rifky menjelaskan, langkah tersebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Demokrat lalu mengonfirmasi info tersebut kepada Anies Baswedan. Anies, kata Rifky, membenarkan info tersebut. “Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi, berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” kata Rifky.

Menurutnya, pengkhianatan tersebut berawal pada Selasa, (29/8) malam. Riefky menyebut, pada malam itu Ketua Umum NasDem Surya Paloh tiba-tiba memanggil Anies ke Nasdem Tower. “Di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,” ungkapnya.

Riefky menyebut, keputusan tersebut tak disampaikan langsung oleh Anies ke PKS dan Demokrat sebagai anggota KPP. Melainkan disampaikan oleh Sudirman Said selaku juru bicara. “Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ujarnya.

Rifky menilai, langkah kerja sama antara NasDem-PKB dengan mengusung AniesBaswedan-Muhaimin Iskandar jelas merupakan bentuk pengkhianatan. “Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,” tegas Rifky. “Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” lanjutnya.

Riefky pun mengklaim, Anies pernah menyampaikan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapresnya. “Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY’,” ungkapnya.

Riefky menyebut, meski Anies Baswedan telah diusung oleh Partai NasDem sebagai Capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai NasDem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold 20 persen.

Oleh karena itu, atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Partai Demokrat dan PKS untuk membangun kerja sama politik.

“Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir kerja sama,” papar Riefky.

Bahkan, lanjut Rifky, Anies sudah menuliskan keputusannya dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, ditujukan kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023. “Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya,” katanya.

Menyikapi perihal ini, lanjut Riefky, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. “Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan muncul duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024 masih sebatas wacana. Wacana itu muncul menyusul adanya pertemuan Anies dan ibu Cak Imin Nyai Hj Muhassonah Hasbullah di Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. “Wacana saja,” kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (31/8).

Meski begitu, Jazilul mengatakan, Dewan Syuro dan Tanfidzyah PKB akan menggelar rapat pleno pagi ini, Jumat (1/9). Rapat ini digelar, lanjutnya, untuk mendapatkan aspirasi dan pandangan langkah PKB berikutnya. “Besok pagi akan kita adakan rapat pleno Dewan Syuro dan Tanfidz untuk mendapatkan aspirasi dan pandangan dalam melangkah selanjutnya,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespons kabar PKB menjalin kerja sama dengan NasDem dan menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Prabowo meresponsnya dengan santai. Padahal, PKB sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). “Inilah namanya demokrasi kita. Musyawarah. Saya sendiri belum dengar. Santai-santai saja. Wapres saatnya ada,” kata Prabowo di Jakarta, Kamis (31/8).

Anies sebelumnya telah mengunjungi kediaman ibunda Muhassonah di usai berziarah ke empat makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Jombang, Jawa Timur. “Kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa sampai di sini (Jombang),” kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8). Anies didampingi istrinya, Fery Farhati saat berkunjung untuk bersilaturahmi. Setelah berbincang santai, Muhassonah pun berdoa untuk Anies. Doa berbahasa Arab yang lumayan panjang dibaca Muhassonah disimak dengan khidmat oleh Anies yang duduk di sebelah kanannya.

Kader PKS, dan NasDem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) buka suara merespons kunjungan bakal capres Anies Baswedan ke kediaman ibunda Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, ada kemungkinan PKB bisa diajak berkoalisi untuk kompak mendukung Anies. “Semua serba mungkin, bisa (kompak),” ujar Aboe.

Namun, ia meragukan Partai Nasdem bisa membuat poros baru bersama PKB. Aboe mengatakan, hal itu tak mungkin terjadi karena meyakini KPP sudah kompak dan mantap. “PKS biasa saja kompak kok, kami kompak. Berpecah? Siapa yang bilang berbelah? (Nasdem-PKB) enggak bakal bisa bikin poros sendiri, kita sudah jauh emosional kita sudah terbentuk kami kompak dan makin mantap,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyoroti soal kemungkinan PKB merapat ke KPP jika hengkang dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia mengaku tak ingin berandai-andai jika Cak Imin meminta jatah cawapres usai bergabung dengan KPP. “Enggak mengandai-andai. Politik itu sampai hari ini belum ada yang pasti. Pasti itu nanti pas pendaftaran. Politik itu dinamis, harusnya Nasdem PKS Demokrat tidak punya lagi hak untuk bicara tentang capres cawapres. Karena mandat itu sudah diberikan ke Anies,” kata dia.

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni juga mengaku belum mengetahui rencana PKB bergabung dengan KPP. Ia mengatakan Nasdem tak memiliki kedekatan dengan PKB. “Belum tau gue. Enggak ada, (kedekatan) enggak ada (komunikasi). Gua kaget juga abis dari rapat ‘eh PKB gabung’ hah dari mana gabung? Belum tahu,” ucapnya. (jpc/bbs/adz)