JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meradang setelah muncul skema pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Padahal, Demokrat sebelumnya berpegang pada segala ucapan Anies yang menyatakan bakal menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presidennya.

Namun, hanya dalam waktu tujuh hari, perubahan drastis terjadi. AHY ditinggalkan Anies yang memilih melenggang ke Pilpres 2024 bersama Muhaimin Iskandar. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tujuh hari itu?

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden Anies.

Riefky mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya Paloh dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (1/9/2023).

Baca juga: Setelah Tuduhan Pengkhianatan, Muncul Surat Anies Meminta AHY Jadi Cawapres

Riefky mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.

Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.

Baca juga: Gerak Cepat Cak Imin Amankan Posisi: Setahun Dukung Prabowo, Dekati PDI-P, Kini Bersama Anies?

Tuding Surya biang keladi

Demokrat menilai, penundaan deklarasi bakal calon wakil presiden dari KPP disebabkan Anies yang terlalu tunduk kepada keinginan Surya Paloh.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," kata Riefky.

Rifky mengatakan, sikap Demokrat setelah meneken piagam koalisi adalah menyarankan supaya Anies mencari kandidat bakal cawapres.

Demokrat kemudian mendengarkan pertanyaan dan desakan dari masyarakat secara luas tentang kepastian KPP, serta merosotnya elektabilitas Anies.

Baca juga: Geger Isu Duet Anies-Muhaimin: Tersingkirnya AHY dan Tudingan Pengkhianatan Surya Paloh

Maka dari itu, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

Rifky mengatakan, Anies juga sempat menyepakati memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres dan tinggal melakukan deklarasi.

Bahkan, Anies disebut menulis surat yang ditandatangani pada 25 Agustus 2023 yang meminta secara resmi supaya AHY bersedia untuk menjadi bakal cawapresnya.

Akan tetapi, kata Rifky, pada 29 Agustus 2023 malam, secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies.

PKS tetap dukung Anies

Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Almuzammil Yusuf menyatakan, pihaknya tetap mendukung Anies Baswedan.

Almuzammil mengatakan, sikap ini sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.

"Bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024," ujar Almuzammil dalam keterangannya, Kamis malam.

Baca juga: Dituduh Berkhianat Ajukan Duet Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Model Saya Bakat Sebagai Pengkhianat?

Almuzammil mengatakan, sikap itu berdasarkan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diteken Nasdem, PKS, dan Demokrat.

PKS menyatakan akan berjuang sebaik-baiknya untuk memenangkan Anies dalam Pilpres 2024.

Demokrat akan evaluasi

Pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam memprediksi, Demokrat akan mengevaluasi total langkahnya seterlah peristiwa itu.

Umam mengatakan, bisa jadi hal ini menjadi peluang yang baik bagi PDI-P untuk merangkul Partai Demokrat.

“Untuk memperkuat pencapresan Ganjar Pranowo,” tutur Umam, Kamis petang.

Di sisi lain, lanjut Umam, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto juga akan mendekati Partai Demokrat.

“Prabowo yang baru saja kehilangan PKB tentu juga berusaha mendekati Demokrat dan PKS yang jelas-jelas punya sejarah dukungan dalam pilpres sebelumnya,” kata Umam.