"Pembatasan kendaraan bermotor yang standar emisi, misalnya. Lalu, kemudian Kementerian Perindustrian juga harus batasi mengeluarkan atau memproduksi kendaraan bermotornya di Jakarta ini," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Menurutnya, dalam aturan yang diterbitkan pemerintah kelak juga harus memuat sanksi tegas. Utamanya bagi perusahaan-perusahaan memicu polusi udara.

"Harus ada kebijakan yang berani memberikan sanksi. Harus ditutup, misalnya. Kita, kan, harusnya punya untuk mengukur seberapa besar emisi yang dikeluarkan, seberapa besar kerusakan yang dikeluarkan dari perusahaan itu," tuturnya, menukil laman DPR.