Light rail transit atau Lintar Raya Terpadu (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 28 Agustus 2023. Sejak saat itu, LRT Jabodebek beroperasi komersial dengan tarif masih flat Rp 5.000 sampai akhir September 2023.

Sedangkan tarif normal LRT Jabodebek menurut Keputusan Menteri Perhubungan adalah Rp 5.000 untuk 1 km pertama. Selanjutnya, dikenakan Rp700 setiap km berikutnya.

Dengan begitu, tarif LRT Jabodebek maksimal untuk jarak terjauh pada Stasiun Dukuh Atas-Jatimulya sepanjang 29,5 km sebesar Rp24.600.

Sejumlah masyarakat melihat tarif tersebut masih terlalu mahal karena mereka masih harus menggunakan moda transportasi lain untuk bisa mengakses LRT Jabodebek. Dengan begitu biaya transportasi yang dikeluarkan masih lebih besar.

Lantas apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberikan subsidi untuk menekan tarif LRT Jabodebek?

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyatakan, pemerintah belum mengalokasikan subsidi untuk penurunan tarif LRT Jabodebek dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

"(RAPBN) 2024 belum masuk," ujarnya kepada awak media di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 30 Agustus 2023.

Meski begitu, Kementerian Keuangan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan subsidi guna menekan tarif LRT Jabodebek yang dinilai mahal. Tentunya kebijakan subsidi diambil dengan persetujuan DPR RI.

Kementerian Keuangan dijadwalkan akan melakukan pembahasan mengenai RAPBN 2024 bersama Komisi XI pada Kamis (31/8/2023). Selanjutnya, akan melakukan rapat bersama Badan Anggaran DPR RI.

"Tapi, nantikan (RAPBN 2024) diskusinya dinamis lah. Ini kah baru mau tahap pembahasan di komisi dan banggar. Kalau (pembahasan) komisi (XI) besok, kalau banggar mulai tanggal 5, 6, 7 (September 2023). Mungkin dinamikanya nanti bisa pembahasan di DPR," ujar Wahyu mengakhiri.