SOLOPOS.COM - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) menyalami salah satu relawan dalam deklarasi Relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023). Acara yang dihadiri sekitar 4.000 relawan dan jajaran petinggi partai-partai politik Koalisi Perubahan tersebut bertujuan mendukung pemenangan Anies sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

Solopos.com, JAKARTA — Dibandingkan PKS, Partai Demokrat memperlihatkan kegeraman setelah Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres.

Kegeraman itu dipicu klaim Partai Demokrat bahwa sebenarnya Anies sudah memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tinggal diumumkan awal September 2023.

Promosi7 layanan digital untuk indonesia terus maju

Klaim itu disampaikan Partai Demokrat dalam siaran pers yang ditandatangani Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8/2023).

Teuku Riefky mengatakan Anies Baswedan menghubungi AHY pada 12 Juni 2023 untuk menyampaikan keinginannya itu.

“Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY’,” kata Teuku seperti dikutip Solopos.com.

Teuku menyebut Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai cawapresnya pada 14 Juni 2023.

Nama AHY pun telah disampaikan kepada para ketum dan majelis tertinggi partai koalisi.

“Dalam hal ini, langsung kepada Surya Paloh (Ketum Nasdem), Salim Segaf Al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS) dan Ahmad Syaikhu (Presiden PKS), serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” imbuhnya.

Teuku menyatakan, menurut Anies para pimpinan partai politik itu tidak ada penolakan.

Ada sejumlah alasan mengapa Anies memilih AHY sebagai cawapres.

Pertama karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP; AHY dinilai Anies memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meski ketika itu Demokrat terancam diambil alih Moeldoko melalui peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

“Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,” kata Teuku.

Setelah penetapan cawapres, jajaran KPP utamanya PKS, Demokrat, dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung.

“Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud,” kata Sekjen Demokrat itu.

Teuku mengatakan alasan urungnya dilaksanakan deklarasi diduga kuat karena Anies patuh kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” kata dia.

Tim 8 kemudian sepakat waktu deklarasi menjadi hal yang esensial. Lalu, waktu deklarasi telah dikomunikasikan kepada para elite KPP.

Teuku menjelaskan komunikasi terkait waktu deklarasi kepada Ketua Umum Partai Nasdem dilakukan pada Kamis (24/8/2023); kepada SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat pada Jumat (25/8/2023); dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS pada Sabtu (26/8/2023).

“Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi,” paparnya.

Pada pertemuan Anies bersama Tim 8 dengan SBY, sambung Teuku, Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.

Anies dan Tim 8 berpendapat tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi.

“Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada 25 Agustus 2023, enam hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya,” imbuh Teuku.

Namun, di tengah finalisasi partai koalisi itu, Teuku mengatakan terjadi perubahan fundamental yang mengejutkan, yakni adanya kesepakatan yang dinilai diputus secara sepihak terkait kerja sama Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).