Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dihadapkan pada kondisi fiskal yang makin berat dalam tahun anggaran 2022.

“Semakin banyak belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang harus ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022,” kata Hendy, dalam sidang paripurna Nota Pengantar APBD 2022, di gedung DPRD Jember, Senin (8/11/2021).

Menurut Hendy, aasumsi fiskal telah disajikan dengan prinsip kehati-hatian. “Namun demikian secara teknokratik perlu adanya pengungkapan risiko fiskal yang diperlukan, terutama dalam rangka kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan juga untuk keterbukaan (transparency),” katanya.

“Beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, antara lain kondisi ekonomi makro, tingginya ketergantungan dana transfer pusat, besarnya alokasi Belanja Pegawai dan Penambahan jumlah pegawai calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2019 dan 2021, dan risiko bencana alam serta pandemi Covid19 yang masih terus diwaspadai,” kara Hendy.

Kendati demikian, Hendy tetap berkomitmen ke depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pematangan demokrasi harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dasar konstitusional. “Demokrasi mesti makin egaliter, yaitu demokrasi yang makin meneguhkan pelaksanaan mekanisme saling kontrol dan saling imbang (checks and balances) dalam praktik kehidupan politik kita,” katanya.

“Demokrasi yang berlandaskan pada penghormatan dan pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan bermartabat (rule of law), serta demokrasi yang kehadirannya tetap menjamin terjaganya stabilitas dan ketertiban politik. Dengan demikian, insya Allah, demokrasi yang kita terapkan dan wujudkan, akan selalu sejalan dan satu nafas dengan tuntutan dan kemajuan peradaban bangsa kita, untuk masyarakat Jember yang damai dan sejahtera,” kata Hendy. [wir/kun]