Antv – Sebanyak 46 persen publik yang tahu kasus pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas tentara tahun 1998 yakin bahwa keputusan tersebut sudah benar, sementara yang tidak yakin 39 persen.

Demikian hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli-Agustus 2023. Hasil survei ini disampaikan Professor Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Pemberhentian Prabowo, Korupsi Formula E, dan Korupsi E-KTP di Mata Publik” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Saiful menjelaskan bahwa dalam pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan presiden (pilpres), akan banyak isu dan persoalan yang dimunculkan dalam kampanye untuk memenangkan pemilihan.

Hal itu normal. Masing-masing calon harus kritis terhadap lawan-lawannya sehingga membantu pemilih untuk mempertimbangkan calon mana yang lebih punya integritas dan rekam jejak.

Integritas dan rekam jejak adalah faktor yang sangat penting menurut pemilih. Dalam beberapa kali survei, SMRC memiliki pertanyaan tentang kualitas personal apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang calon presiden.

Umumnya publik memilih bersih dari korupsi dan bisa dipercaya. Hal ini berkaitan dengan integritas seseorang yang akan menjadi pejabat publik.

Menurut Saiful, tiga bakal calon presiden (bacapres), Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, masing-masing memiliki isu, walaupun belum tentu benar, tapi berkembang dan ada di dalam masyarakat, juga muncul di media sosial.

“Adalah wajar dan sehat untuk membahas hal-hal tersebut, sejauh hal itu bisa dipertanggungjawabkan dan bukan fitnah,” kata pendiri SMRC tersebut.

Dalam survei, lanjutnya, yang ditangkap hanya opini warga. Terlepas apakah opini warga itu benar atau tidak, yang ditangkap dalam survei hanya pengetahuan warga tentang isu yang berkaitan dengan para calon presiden. Seberapa banyak yang mengetahui isu-isu tersebut dan seberapa yakin bahwa isu tersebut memang benar adanya. Lalu dianalisis efeknya terhadap para calon presiden.

Isu yang lebih dulu muncul dan memang sudah lama adalah isu tentang Prabowo Subianto. Isu ini biasanya muncul dan ramai dibicarakan setiap menjelang Pemilu karena memang Prabowo menjadi calon presiden dalam beberapa Pemilu terakhir.

Yang terkait dengan Prabowo adalah isu tentang diberhentikannya Prabowo sebagai prajurit di hampir masa puncak kemiliteran pada 1998. Waktu itu Prabowo berpangkat Letnan Jenderal ketika diberhentikan dari dinas militer oleh Presiden BJ Habibie atas dasar rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 1998.

Setelah DKP melakukan studi dan penelitian, mereka memberikan rekomendasi pada presiden untuk memberhentikan Prabowo. Apakah publik mengetahui bahwa Prabowo diberhentikan? Kalau tahu, apakah publik yakin bahwa pemberhentian itu merupakan keputusan yang benar? Mereka yang yakin bahwa keputusan itu benar atau salah, apakah memiliki hubungan dengan pilihan terhadap Prabowo?

Untuk Ganjar, ada kasus E-KTP. Persidangannya sudah selesai. Tidak ada bukti hukum yang menunjukkan Ganjar terlibat. Namun isu itu terus berkembang dan selalu ditanyakan apakah Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP ini. Berapa banyak yang tahu isu ini terkait Ganjar? Seberapa yakin bahwa memang Ganjar terlibat? Lalu apa efeknya terhadap Ganjar?

Kasus ketiga adalah Formula E yang dikaitkan dengan Anies Baswedan. Seberapa banyak publik yang tahu kasus ini? Dan seberapa besar yang yakin ada korupsi dalam kasus ini? Bagaimana efeknya terhadap Anies Baswedan karena kasus ini terjadi di Jakarta ketika Anies menjadi gubernur?

Pemberhentian Prabowo sebagai Tentara

Untuk kasus Prabowo diberhentikan dari dinas tentara, hanya ada 24 persen publik yang mengetahui kasus ini. 76 persen atau kebanyakan orang tidak tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas tentara.

Saiful menyatakan bahwa pada tingkat basic saja (pengetahuan publik), isu ini bukan isu yang besar. Lalu apakah yakin bahwa keputusan presiden BJ Habibie memberhentikan Habibie atas dasar rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) itu sebagai keputusan yang benar? Ada 46 persen publik yang yakin dan 39 persen tidak yakin Prabowo diberhentikan dengan benar. Masih ada 15 persen belum menjawab.

Saiful menegaskan bahwa dari 24 persen yang tahu kasus pemberhentian Prabowo dari dinas tentara, keyakinan publik bahwa pemberhentian itu benar atau tidak hampir terbelah, namun lebih banyak yang yakin bahwa keputusan itu benar.

Dari yang tahu bahwa Prabowo diberhentikan dari dinas militer karena dinilai bertanggungjawab atas penculikan sejumlah aktivis 1997-1998, 38 persen memilih Ganjar, 32 persen Prabowo, dan 24 persen Anies. Masih ada 6 persen yang tidak menjawab. Sementara yang tidak tahu, 35 persen memilih Ganjar, 34 persen Prabowo, 19 persen Anies, dan 11 persen tidak jawab.

Dari yang yakin keputusan pemberhentian Prabowo dari dinas militer sebagai keputusan yang benar, 46 persen memilih Ganjar, memilih Prabowo 25 persen, dan memilih Anies juga 25 persen. Ada 4 persen yang belum tahu. Sebaliknya, yang tidak yakin keputusan itu benar lebih banyak yang memilih Prabowo (42 persen), dibanding yang memilih Ganjar 30 persen, dan Anies 23 persen. Masih ada 5 persen yang tidak jawab atau tidak tahu.

Saiful menjelaskan bahwa isu pemberhentian Prabowo sebagai tentara karena kasus penculikan aktivis memiliki pengaruh pada elektabilitas calon presiden.

“Kalau jumlah orang yang tahu kasus Prabowo diberhentikan dari dinasnya naik, maka jumlah orang yakin bahwa keputusan pemberhentian itu benar juga akan naik. Kalau jumlah yang yakin naik, efeknya juga akan makin besar bagi pemilih. Efeknya akan positif pada Ganjar dan negatif pada Prabowo,” jelas Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri tersebut.

Karena itu, menurut Saiful, jika isu ini besar, akan jadi masalah untuk Prabowo. Karena itu harus dijelaskan sebaik-baiknya apa yang terjadi pada 1997-1998 tersebut.

33 Persen Publik Percaya Ganjar Terlibat Korupsi E-KTP

Untuk kasus E-KTP, survei ini menunjukkan yang tahu atau pernah mendengar pendapat bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP hanya 18 persen dan 82 persen yang tidak tahu. Dari yang tahu, yang percaya dengan pendapat tersebut 33 persen, yang tidak percaya 46 persen, dan tidak jawab 21 persen.

Saiful menyatakan bahwa penilaian publik atas kasus ini berbeda dengan kasus pemberhentian Prabowo. Pada kasus E-KTP, lebih banyak yang tidak percaya pandangan bahwa Ganjar terlibat dibanding yang percaya.

“Kalau pun yang tahu naik, yang tidak percaya kemungkinan tetap akan lebih banyak kalau polanya seperti ini,” ungkap Saiful.

Bagaimana pengaruhnya pada elektabilitas Bacapres? Dari yang tahu pandangan bahwa Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP, 33 persen memilih Prabowo, 32 persen Ganjar, dan 27 persen Anies. Masih ada 7 persen yang belum menjawab. Sementara dari yang tidak tahu, 37 persen memilih Ganjar, 34 persen Prabowo, dan Anies 19 persen. Masih ada 11 persen yang tidak menjawab.

Saiful menyatakan bahwa tingkat pengetahuan publik pada kasus tersebut tidak punya pengaruh pada persaingan antara Prabowo dan Ganjar. Namun pengaruh pengetahuan pada kasus ini terlihat cukup berpengaruh pada Anies. Ada 27 persen dari yang tahu memilih Anies, sementara yang tidak tahu 19 persen.

Pada aspek sikap, dari yang percaya pendapat bahwa Ganjar terlibat dalam kasus E-KTP, 43 persen memilih Anies, 37 persen Prabowo, dan Ganjar hanya 17 persen. Ada 3 persen yang tidak menjawab. Sedangkan dari yang tidak percaya pandangan tersebut, 48 persen memilih Ganjar, 29 persen Prabowo, dan hanya 18 persen Anies. Masih terdapat 5 persen yang tidak menjawab.

Bagi yang percaya pandangan tersebut, kecenderungan suaranya pada Anies dan Prabowo. Sementara yang tidak percaya, lebih banyak memilih Ganjar dan kurang memilih Anies. Menurut Saiful, efek dari kasus ini lebih banyak pada persaingan antara Anies dan Ganjar.

“Ada efeknya dan signifikan (kasus E-KTP), terutama untuk persaingan Anies dengan Ganjar,” ungkap Saiful.

Namun Saiful memberi catatan bahwa karena yang percaya pandangan tersebut lebih sedikit dibanding dengan yang tidak percaya atau karena yang tidak percaya lebih banyak, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang ingin memainkan isu ini.

“Karena basis orang yang percayanya itu lebih kecil, itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang yang mau memainkan isu E-KTP ini. Begitu disosialisasikan bahwa kasus E-KTP seperti itu, yang percaya, kalau linier, cenderung akan kalah dengan jumlah orang yang tidak percaya,” jelas penulis buku Muslim Demokrat tersebut.

47 Persen Yakin Ada Korupsi di Formula E dan 65 Persen Yakin Anies Terlibat

Ada 20 persen publik yang tahu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam penyenggaraan balapan mobil Formula E di DKI Jakarta. Dari yang tahu, 47 persen yang yakin bahwa memang terjadi korupsi dalam penyenggaraan balapan mobil tersebut. Yang tidak yakin 36 persen dan tidak jawab 17 persen.

Dari yang yakin korupsi terjadi dalam perhelatan Formula E tersebut, 65 persen yakin bahwa Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta terlibat dalam kasus itu. Yang tidak yakin 28 persen dan tidak jawab 7 persen.

Berbeda dengan kasus E-KTP, yang yakin bahwa Anies terlibat lebih banyak dari yang tidak yakin. Bagaimana efeknya pada pemilihan presiden? Dari yang tahu kasus tersebut, 39 persen memilih Ganjar, 31 persen Prabowo, 23 persen Anies, dan 7 persen tidak jawab. Sementara yang tidak tahu, 35 persen memilih Ganjar, 34 persen Prabowo, 20 persen Anies, dan tidak jawab 11 persen.

Saiful menyatakan bahwa tingkat pengetahuan publik pada kasus ini tidak memiliki pengaruh pada elektabilitas calon.

Sementara dari yang yakin bahwa ada korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, 49 persen memilih Ganjar, Prabowo 32 persen, Anies 14 persen, dan tidak jawab 6 persen. Sebaliknya, yang tidak yakin, 36 persen memilih Anies, 29 persen Prabowo, 27 persen Ganjar, dan tidak jawab 7 persen.

Persaingan Anies dan Ganjar

Saiful menyatakan bahwa isu-isu seperti ini adalah isu yang berpengaruh pada persaingan antara Anies dengan Ganjar, sementara pada Prabowo kurang memiliki pengaruh signifikan.

Dari tiga kasus tersebut, terlihat bahwa yang percaya pada kasus E-KTP melibatkan Ganjar lebih sedikit dibanding dengan yang tidak percaya. Sementara lebih banyak yang percaya dengan keputusan pemberhentian Prabowo dari dinas militer sebagai keputusan yang benar dibanding yang tidak percaya. Demikian pula dengan kasus Formula E, di mana yang yakin korupsi terjadi dan juga yakin bahwa Anies terlibat lebih banyak dari yang tidak yakin.

Saiful melihat bahwa perbedaan ini terjadi karena dalam kasus E-KTP, keputusannya sudah ada dan kasusnya sudah selesai. Sudah diputus siapa yang bersalah. Dan Ganjar tidak menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dia memang pernah jadi saksi, tapi setidak-tidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Ini berbeda dalam kasus pemberhentian Prabowo dari dinas militer karena kasus penculikan. Pemberhentian tersebut memang terjadi dan sudah menjadi fakta. Kalau Prabowo merasa tidak bersalah, dia bisa melakukan banding ke pengadilan. Namun dalam beberapa kesempatan, Prabowo mengakui terlibat dalam penculikan para aktivis tersebut. Hanya saja, dia mencoba meminta orang memahami konteksnya ketika itu, bahwa dia diperintahkan. Terakhir dalam pidato bersama Budiman Sudjatmiko, dia terang-terangan menyatakan bahwa Budiman pernah menjadi target dia. Sampai hari ini, peristiwa penculikan itu memang sesuai dengan fakta. Karena itu, menurut Saiful, kalau publik yang tahu kejadian tersebut merasa yakin bahwa keputusan pemberhentian Prabowo sebagai sesuatu yang benar, itu adalah sesuatu yang wajar karena memang faktanya demikian.

Sementara dalam kasus Formula E, kasus ini belum selesai. KPK masih bekerja untuk menyelidiki kasus tersebut. Untuk kasus ini, ada area kelabu di mana publik masih bertanya-tanya apakah betul ada korupsi atau tidak. Ini, menurut Saiful, yang membuat muncul dugaan bahwa memang kemungkinan ada korupsi dalam kasus tersebut. Ketidakpastian atau wilayah kelabu itu, menurut dia, merugikan Anies. Seharusnya kasus ini bisa diputuskan. Tapi karena konteksnya masih dalam suasana menjelang pemilihan umum, mereka yang bekerja professional mengungkap kasus ini jadi dicurigai.

“Itu yang membuat kasus ini menjadi tidak mudah (untuk diungkap). Tapi wilayah tersebut menjadi kelabu. Itu membuka peluang orang untuk curiga, setidaknya di tingkat publik, bahwa di situ (memang) ada korupsi,” pungkasnya.

Metodologi Survei

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Sampel basis sebanyak 3710 responden dipilih secara random (stratified multistage random sampling) dari populasi tersebut dengan jumlah yang proporsional di setiap provinsi. 

Oversample dilakukan di provinsi-provinsi kecil sehingga total sampel menjadi 5000 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 4260 atau 85%.

Sebanyak 4260 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan jumlah sampel tersebut secara nasional diperkirakan +/- 1.65% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Waktu wawancara lapangan 31 Juli – 11 Agustus 2023.

Pembobotan data dilakukan sehingga sampel yang dianalisis proporsional terhadap populasi menurut provinsi dan variabel-variabel demografi lainnya.