Jember (beritajatim.com) – Sejumlah partai politik mengkritik kebijakan perekrutan 4.328 aparatur sipil negara (ASN) baru Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, oleh Bupati Hendy Siswanto. ASN itu terditri atas calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Partai Kebangkitan Bangsa menilai kebijakan itu diambil tanpa kajian mendalam terhadap kekuatan fiskal Pemerintah Kabupaten Jember. “Efeknya ‘mbendol mburi’ (repot belakangan, red). Keuangan kita mampu atau tidak? Tahun 2022 kita harus menyiapkan anggaran hampir Rp 200 miliar, sementara kondisi pandemi belum jelas sehingga membuat pemerintah pusat hanya memberi jatah kuota ASN tanpa mengalokasikan anggaran untuk gaji,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

Menurut Ayub, jika memang membutuhkan ASN baru, seharusnya bupati melakukan rekrutmen sesuai kemampuan dan spesifikasi keahlian teknis yang memang sangat diperlukan. “Ini catatan dan jangan sampai terulang lagi dalam pengambilan kebijakan lainnya,” katanya.

PKB juga meminta kepada pemerintah daerah agar lebih memberikan ruang kepada rakyat untuk menjadi wirausahawan daripada birokrat pemerintah. Apalagi, lanjut Ayub, Pemkab Jember menargetkan pengangguran terbuka bisa ditekan hingga angka lima persen. “Bukakan akses usaha yang baik untuk UMKM. Kami sendiri belum melihat secara riil dan signifikan program yang jelas dan terukur untuk menekan angka pengangguran terbuka di Jember,” katanya.

Kritik serupa juga dilontarkan Mangku Budi Heri Wibowo, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2022, di gedung DPRD Jember, Selasa (9/11/2021).

“Kami beranggapan rencana rekrutmen ASN oleh bupati hanya membebani kebijakan fiskal pemkab ke depan, mengingat terkadang pemerintah lepas tangan terkait penggajian calon pegawai negeri sipil dan PPPK yang telah terekrut,” kata Mangku.

Menurut Mangku, jumlah ASN Jember hari ini tidak bisa dibilang sedikit. “Selain itu masih banyak kritik masyarakat terhadap produktivitas dan pelayanan ASN kita. Bupati harus mampu mengubah keadaan ini, alih-alih merekrut ASN baru. Ke depan ASN kita harus ditingkatkan etos kerjanya, dipahamkan kewajibannya, ditingkatkan kualifikasinya supaya kinerja pemkab dapat maksimal,” katanya.

PKS juga meminta kepada bupati agar kegaduhan terkait penganggaran PPPK dan CPNS yang dianggarkan ganda di organisasi perangkat daerahyang berbeda harus segera diselesaikan untuk menekan defisit. Permasalahan subyek anggaran lain dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD 2022 juga harus diselesaikan, sebelumrencana pemberian tambahan pendapatan pegawai (TPP) untuk 5.200 PPPK dan CPNS pada APBD 2022 direalisasikan.

Sementara itu, Fraksi Pandekar dan Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) menyarankan bupati agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat. “Kami mendesak bupati melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Keuangan terkait penambahan Dana alokasi Umum (DAU) untuk mengkover kebutuhan belanja pegawai sebagai konsekuensi atas penerimaan ASN dan P3K kuota 2019 dan 2021,” kata juru bicara Fraksi Pandekar Try Sandi Apriana.

Pandekar berharap kebutuhan belanja pegawai baru ini tidak dibebankan pada keuangan daerah. “Paling tidak, dalam Perubahan APBD 2022 nanti penambahan DAU sudah masuk dalam transfer daerah,” kata Sandi.

Fraksi GIB sepakat mengalokasikan anggaran gaji ASN baru dalam APBD 2022 mendatang. “Mengingat ruang fiskal yang sangat terbatas dan semakin berat, kita berharap pemerintah pusat bisa memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), yang salah satu diantaranya adalah untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang terus meningkat tersebut,” kata juru bicara Fraksi GIB Ardi Pujo Prabowo. [wir/kun]