Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung pemerintah pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan. Hal itu dilakukan agar pembangunan tidak berpusat di kota, namun juga merata hingga di pedesaan.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, hari ini.

"Ada potensi di rural area, di daerah-daerah pedesaan. Kalau seandainya mesin produksi, mesin ekonomi kita di kota bergerak, di desa bergerak serempak maka Indonesia akan melompat (mengalami kemajuan pesat)," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).

-

-

Ia mengatakan selama ini pemerintah telah berkomitmen serius dalam mendukung pemerintahan desa. Ini terlihat, misalnya dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai aturan yang berlaku. Berikutnya yakni dengan dibentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tito menjelaskan kementerian tersebut dibentuk oleh Presiden Joko Widodo untuk memperkuat pembangunan di wilayah pedesaan.

Upaya selanjutnya untuk mendukung pembangunan desa yakni dengan adanya kebijakan alokasi Dana Desa. Lewat kebijakan itu desa memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk mengakselerasi pembangunan di desa.

Menurutnya, Dana Desa telah berkontribusi positif terhadap pembangunan desa, beberapa di antaranya mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Kelebihan-kelebihannya banyak. Kelebihannya ya desa bisa bangkit, berkembang, di antaranya lahirnya banyak desa-desa yang swasembada, desa yang swadaya, desa-desa tertinggal menjadi desa-desa yang lebih maju. Cukup banyak desa-desa wisata mulai berkembang, ramai, bergerak semua ekonomi desa," ujar Tito.

Meskipun begitu, ia hal tersebut juga tetap harus dievaluasi. Sebab pihaknya kerap menerima laporan adanya oknum tertentu di pemerintahan desa yang tersangkut persoalan hukum. Hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa mampu lebih optimal.

Dengan upaya tersebut, diharapkan pemerintah desa mampu memperkuat kapasitas fiskalnya. Penguatan tersebut, lanjut Mendagri, dapat dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didominasi oleh PADes layaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kita berharap teman-teman di desa, satu tidak kena masalah hukum. Teman-teman kepala desa bisa untuk mengakselerasi percepatan pembangunan, menyiapkan lapangan kerja juga untuk masyarakatnya, mampu untuk menangkap potensi-potensi peluang di desanya," tutup Tito.

(akd/akd)