Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, berkumpulnya partai-partai pro pemerintah di koalisi ini menunjukkan adanya skenario yang didesain oleh Istana.

"Logika politiknya sederhana, bahwa sangat riskan bagi partai pendukung pemerintah (minus Nasdem) membuat koalisi yang tidak sejalan dengan keinginan pemegang mahkota istana," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).

"Karena itu akan berakibat kepada posisi masing-masing ketua umum partai di kursi kabinet," sambung analis politik dari Universitas Nasional itu.

Adapun perubahan nama KKIR menjadi KIM merupakan inisiatif Prabowo Subianto. Selain menjadi pengusul, Prabowo juga yang kemudian mengumumkan nama baru koalisi yang digawangi Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Rembukan itu dilakukan bersama antara Prabowo dan tiga ketua umum partai pendukung menjelang pembukaan HUT ke-25 PAN di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Senin malam (28/8). Tiga ketum yang hadir yaitu Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Yusril Ihza Mahendra (PBB).

Sementara itu pada saat rembukan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum tiba di lokasi acara. Cak Imin telat hadir lantaran harus menghadiri kegiatan terkait Rakornas PKB lebih dulu.

Keputusan nama baru itu tercetus cepat. Karena empat parpol yang bergabung ini menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.