Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah pemasangan sensor pendeteksi kualitas udara untuk mengetahui kadar polusi di puskesmas wilayah Jabodetabek.

“Sementara kita fokus dulu di Jabodetabek, kita tempatkan di puskesmas kecamatan dulu di Jabodetabek, kalau di DKI kan 300 lebih puskesmas kecamatan dan kelurahan,” ujar Maxi ditemui di Gedung Kemenkes, Senin (28/8/2023).

Maxi menambahkan, alat sensor kualitas udara ini akan dibagikan ke 647 unit puskesmas kecamatan dan kelurahan.

Sementara itu, saat ini puskesmas masih menggunakan alat manual yang disebut sanitarian kit dalam penanganan polusi udara.

“Jadi sambil tunggu itu kita punya namanya sanitarian kit, yang bisa untuk mengukur polusi udara juga tapi itu masih manual, lagi di proses,” tutur Maxi.

Maxi menyampaikan, pihaknya sementara ini fokus menempatkan alat pengukur sensor udara untuk wilayah Jabodetabek saja.

Sementara untuk kota-kota lain yang memiliki masalah polusi udara seperti diakibatkan karhutla, belum menjadi fokus Kemenkes.

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Kemenkes, Agus Dwi Susanto mengatakan, komite yang dibentuk Kemenkes memiliki 4 rencana strategis yaitu deteksi, pengendalian emisi dan debu, penurunan risiko kesehatan, serta adaptasi.

“Deteksi yaitu pemantauan kualitas udara di wilayah DKI khususnya, akan dilakukan pemasangan di puskes atau RS sebagai upaya membantu kementerian lain dalam deteksi polusi udara,” ujar Agus dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, pihaknya juga mengembangkan sistem peringatan dini terintegrasi yang mengintegrasikan data-data polutan dengan Kementerian.

“Nanti terintegrasi dengan Satu Sehat, masyarakat bisa langsung ter-warning. Kondisi ini tidak sehat dan apa yang mesti dilakukan,” sambungnya.

Terakhir, akan dilakukan edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi protokol pencegahan dan penanganan polusi udara.