Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara menyusul buruknya kualitas udara di Jabodetabek dan sekitarnya. Pangkalnya, meningkatkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 200.000 kasus per bulan.

"Kami dengan respons cepat membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara," ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu dalam telekonferensi pers, Senin (28/8).

Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara diberikan sejumlah kewenangan. Misalnya, mengedukasi bahaya polusi bagi kesehatan dan pencegahannya, surveilans melalui kerja sama pemantauan partikulat (PM 2.5) setiap pekan, serta memonitor laju kasus ISPA dan pneumonia di puskesmas dan rumah sakit.

"Penanganan pneumonia di rumah sakit Jabodetabek kami inventarisasi kemampuannya agar semua bisa menangani pneumonia di Jabodetabek," ucapnya.

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara, Pro Agus Dwi Susanto, menambahkan, PM 2.5 berdampak terhadak kesehatan selain gas sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida, dan ozon.

"Riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikatakan, peningkatan PM 2.5, PM 10, dan SO2 ternyata berkontribusi dalam peningkatan kasus ISPA dan pneumonia di Jakarta pada periode hampir 10 tahun setelah riset," tuturnya.

Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Polusi Udara menerjemahkan penugasan Kemenkes ke dalam 4 sektor kerja. Pertama, sektor deteksi dengan memantau kualitas udara melalui pemasangan alat ukur udara di puskesmas dan rumah sakit.

Kemudian, mengembangkan sistem peringatan dini bagi masyarakat yang terintegrasi dengan aplikasi SatuSehat. Pun memberikan rekomendasi kepada masyarakat tentang apa yang sebaiknya dilakukan.