PIKIRAN RAKYAT - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan siapa-siapa saja bakal calon legislatif yang pernah tersandung kasus maling uang rakyat atau korupsi.

"Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus segera umumkan status mantan terpidana korupsi dalam daftar calon sementara bakal calon legislatif," kata ICW dalam siaran persnya, Jumat 25 Agustus 2023.

ICW menegaskan, masyarakat berhak tahu siapa dan seperti apa sosok yang akan dipilihnya untuk menjadi perwakilan rakyat di periode mendatang.

"Jika pada akhirnya pada mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), tentu probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil," katanya.

Baca Juga: Kak Seto Ingatkan Orangtua Jangan Bermimpi Punya Anak Penurut

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PPP Arsul Sani menuturkan dirinya setuju atas apa yang disarankan oleh ICW untuk Pemilu 2024 mendatang.

"Kemudian dalam UU Pemilu juga ada ketentuan bahwa mereka juga harus mengungkapkan status masa lalu mereka sebagai orang yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi," ujar dia.

Lagi pula hematnya, pengumuman eks narapidana bagi bacaleg di pemilihan umum sudah diatur dalam UU Pemilu sehingga apa yang diminta ICW memiliki kekuatan hukum.

"Demikian pula KPU punya kewenangan untuk mengumumkan. Jadi apa yang diminta oleh ICW agar KPU itu mengumumkan adalah hal yang memang juga dimungkinkan oleh UU," ucapnya.

Baca Juga: Tangis Ammar Zoni Pecah, Konsumsi Narkoba karena Ingin Cepat Kurus: Biar Gak Nafsu Makan

Lebih lanjut, Arsul mengira partai yang mengusung para eks napi korupsi pun tak akan keberatan status bacalegnya diungkap di muka publik, sepanjang pengungkapan oleh KPU dilakukan secara proporsional.

"Saya kira bagi partai-partai politik yang mencalonkan mereka juga tidak ada masalah jika KPU membuat pengumuman itu sepanjang proporsional saja," tuturnya.

Kader PPP itu mengatakan, terlepas status masa lalu bacaleg akan berpengaruh atau tidak pada proses pemilihan, dia menyebut sudah semestinya keputusan tersebut berada di tangan masyarakat.

"Selanjutnya ya kita serahkan kepada masyarakat pemilihlah untuk menentukan apakah akan tetap memilih mereka atau tidak," ucap Arsul.***