Komisi IX DPR mempertimbangkan usul pembentukan panitia khusus (pansus) unuk mencari solusi penyelesaian masalah polusi udara. Keputusannya tergantung kesimpulan rapat bersama pimpinan dewan.

"Kita akan melakukan rapat internal dan nanti kita bisa putuskan di sana. Keputusan ada atau tidaknya pansus nanti diputuskan bersama-sama oleh pimpinan DPR dengan mendapatkan masukan dari komisi-komisi lainnya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, dalam keterangannya.

Menurutnya, keberadaan pansus bakal membuat ruang gerak dalam menyelesaikan masalah polusi udara lebih baik. Pangkalnya, bisa melibatkan banyak pihak yang bertalian dengan masalah ini.

"Kita bisa melibatkan teman-teman lintas sektor, baik dari yang berkaitan dengan transportasi, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), industri, dan seterusnya. Sehingga, nanti rekomendasi dikeluarkan juga akan bisa diterapkan," tuturnya.

Secara pribadi, Charles mendukung usulan pembentukan Pansus Polusi Udara. Apalagi, lanjut Charles, Komisi IV dan Komisi VII DPR secara informal juga telah menyuarakan pembentukan pansus.

Baginya, penyelesaian masalah pencemaran lingkungan perlu kebijakan berkelanjutan dan berkesinambungan mengingat banyak dampak yang ditimbulkan, salah satunya kesehatan. "Tetapi, permasalahan utama yang harus segera dibenahi adalah mengapanya sehingga, kita harus mencari solusi berkelanjutan."

"Jadi, diperlukan perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong antarlintas kementerian. Jadi, melibatkan seluruh stakeholder, baik dari pemerintah pusat maupun daerah," imbuh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Usulan pembentuan pansus mencuat dalam dalam rapat Komisi IX DPR bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (24/8). Dalam forum itu, seluruh dokter sepakat permasalahan polusi udara harus diselesaikan melalui lintas sektoral mengingat penyebabnya banyak faktor.