PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada KPK. Menurut Jokowi, sistem dan lembaga KPK sudah bagus.

Hal tersebut, kata Jokowi, terlihat dari jumlah OTT per bulannya. "Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT," kata Jokowi, dikutip dari Antara.

Meski begitu, Jokowi mengiyakan KPK perlu mendapatkan evaluasi. Tak hanya KPK, semua lembaga.

"Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi," ujarnya.

Baca Juga: Merasa Relate, Fahri Hamzah Beri Pesan ke Budiman Sudjatmiko yang Dipecat PDIP

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengkritik kinerja KPK. Ia menilai bahwa KPK kini harus menjadi lembaga yang lebih kuat.

"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi, menurut saya memang kurang kuat, jadi harus diubah," kata Megawati di Yogyakarta, Selasa 22 Agustus 2023. Ia mengaku prihatin dengan praktik korupsi di Indonesia saat ini.

Bahkan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri yang mengaku pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritikan.

Baca Juga: KPK Buka Suara Soal Pernyataan Megawati Soekarnoputri

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan penyebab kerja-kerja pemberantasan korupsi di KPK tidak berjalan efektif karena ulah partai politik. Sebelumnya, Megawati mengaku usulan pembubaran KPK dilatarbelakangi karena lembaga antirasuah itu dianggap tidak efektif memberantas korupsi.

“Mestinya bu Mega memahami bahwa biang kerok yang menyebabkan kinerja KPK tak efektif ya karena ulah partai politik sendiri,” kata Kurnia dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 23 Agustus 2023.

Menurut Kurnia, partai politik memiliki andil dalam pelemahan kinerja KPK melalui keputusan di parlemen, di antaranya revisi Undang-Undang (UU) KPK yang disahkan lewat sidang paripurna.

“Produk hukum seperti UU KPK baru lalu terpilihnya Pimpinan KPK penuh kontroversi disepakati oleh sebagian besar partai di DPR,” tutur Kurnia.***