Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan pentingnya politik kehadiran dalam menata pemerintahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Teknologi informasi digital bisa dimanfaatkan.

“Kami minta bupati membuat sistem agar laporan dari masyarakat bisa tersampaikan secara cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kami belum meihat, seharusnya bupati punya akun media sosial resmi sendiri dan hadir di situ,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi.

Saat ini hampir semua pemimpin negara dan daerah memiliki akun media sosial sendiri untuk berkomunikasi dengan publik. Mereka aktif memberikan penjelasan, sosialisasi, dan informasi, serta menangkap masukan dari masyarakat. “Ini menunjukkan politik kehadiran. Bukan berarti bupati harus hadir secara fisik. Tapi kebijakan dan keberpihakannya bisa dirasakan. Bupati harus punya akun resmi di luar akun pemerintah daerah. Banyak permasalahan selesai di media sosial. Kita manfaatkan media sosial,” kata Ayub.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, pemerintah daerah sudah memiliki media sebagai wahana penyampaian aspirasi masyarakat. “Publik bisa secara langsung menyampaikan aspirasinya, melalui aplikasi E-Lapor (www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708, serta aplikasi mobile (Android dan iOS) yang terintergitasi dengan provinsi dan pusat di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” katanya.

“Selain itu pada 28 September 2021 sudah kami resmikan website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bersamaan dengan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, yang berisi agenda dan kegiatan semua organisasi perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta melayani permohonan informasi dari masyarakat di Kabupaten Jember,” kata Hendy, dalam sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, di gedung DPRD Jember, Rabu (10/11/2021). [wir/but]