Antv – Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ketujuh puluh delapan, Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan adanya partisipasi politik yang kuat dari Indonesia pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Tuberkulosis (High Level Meeting on Tuberculosis/HLM TB) yang kedua pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly/UN GA).

Surat tersebut ditandatangani oleh 39 organisasi dan 48 individu peduli TBC; diantaranya, beberapa organisasi masyarakat sipil dan komunitas adalah ‘Aisyiyah, Dompet Dhuafa, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI),  Jaringan Indonesia Positif (JIP), Perhimpunan Organisasi Pasien Tuberkulosis (POP TB), dan, organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia (PDPI), serta, sektor swasta seperti Medco Foundation, Bakrie Center Foundation, dan  Johnson and Johnson Indonesia.

Organisasi masyarakat sipil, komunitas terdampak TBC, peneliti, akademisi, organisasi profesi, dan sektor swasta yang peduli TBC berharap Presiden Jokowi akan menghadiri HLM pada PBB ke-78.

“Di pertemuan tahun ini, PBB akan membahas 3 isu Kesehatan salah satunya khusus membahas Tuberkulosis (22 September). Selaras dengan ambisi Presiden Jokowi mengakselerasi eliminasi tuberkulosis (lihat berita RATAS TBC Juli 2023), kehadiran beliau akan memberikan dampak besar dan menunjukkan Indonesia dalam mempengaruhi diskusi Kesehatan Global,” terang Nurul Luntungan selaku Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI).

Ani Herna Sari, Ketua Yayasan REKAT, menyampaikan, “Indonesia adalah Negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia, setelah India dan Cina. Namun, di tahun 2022, pemerintah kita, bersama sektor swasta dan masyarakat sipil yang aktif, berhasil melayani lebih dari 724 ribu orang dengan TBC di tahun 2022. Kemajuan yang luar biasa dalam penanggulangan TBC di periode kabinet Indonesia Maju ini dapat menginspirasi Negara berkembang lain dan memperkuat kooperasi mancanegara memberantas TBC.”

Sejak pertemuan HLM TB pertama diselenggarakan di tahun 2018, Indonesia konsisten menunjukkan kepemimpinan untuk menangani epidemi tuberkulosis (TBC).

Pertama, Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis untuk memastikan multi-sektor berperan dalam mengatasi dimensi kesehatan, sosial, maupun ekonomi akibat TBC.

Kedua, saat menjadi Presiden G20 di tahun 2022, Indonesia berhasil memfasilitasi diskusi khusus TBC melalui side event pertemuan pertama G20 Health Working Group dan membahasnya di pertemuan-pertemuan tingkat Menteri.

Ketiga, berdasarkan news alert dari Stop TB Partnership (global) Menteri Kesehatan Indonesia juga mendapatkan amanah sebagai co-facilitator untuk salah satu dari dua diskusi panel yang akan diadakan saat HLM TB di 22 September 2023 mendatang.

Bersama dengan surat terbuka, FSTPI juga mengirimkan memo kebijakan terkait penanggulangan TBC untuk menjadi perhatian Presiden Jokowi (akses di bit.ly/memo-FSTPI).