JAKARTA - Sembilan fraksi di DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) Tahun Anggaran 2022 ke tahap selanjutnya.

Hal tersebut disampaikan saat masing-masing juru bicara perwakilan fraksi di DPR memberikan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi capaian-capaian realisasi Indeks Kesejahteraan Masyarakat APBN 2022 yang mencatatkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Keberhasilan APBN 2022 ini menjawab berbagai tantangan, mulai dari pandemi hingga krisis geopolitik tentunya layak mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya," kata Bobby.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta juga memberikan apresiasi atas capaian pemerintah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga :

Namun, ia meminta pemerintah menindaklanjuti terkait 16 temuan permasalahan oleh BPK RI atas LKPP 2022. "Atas temuan-temuan permasalahan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat pemerintah harus segera menindaklanjuti temuan-temuan permasalahan tersebut, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan pendekatan hukum yang diperlukan," ujarnya.

Juru bicara fraksi di DPR RI lainnya yang turut memberikan pandangan atas RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2022, yaitu anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Mohamad Hekal, anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah, anggota DPR RI Fraksi PKB Ela Siti Nuryamah, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah, anggota Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani, anggota DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia, dan anggota DPR RI Fraksi PPP Muhammad Aras.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa pembahasan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2022 akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang rencananya digelar pada 29 Agustus 2023.

"Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 5 Juli 2023, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Agustus 2023," ujar Lodewijk yang memimpin Rapat Paripurna DPR RI.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Bendahara Negara telah menyampaikan keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 pada 11 Juli 2023.

Baca Juga :

"Sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada Rapat Paripurna DPR," kata Lodewijk.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara