"Apa yang disampaikan beliau itu bagian dari review dan evaluasi agar KPK semakin kuat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kinerja," ujar Nurul Ghufron dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).

Ghufron mengatakan KPK selalu transparan dalam melaporkan kinerjanya di setiap pertengahan maupun akhir semester, sehingga masyarakat dapat melihat apakah kinerja KPK menurun atau justru sebaliknya.

"Nah tentu kami pada saatnya akan melaporkan di pertengahan, di akhir juga akan kami laporkan apa-apa yang dalam perspektif, baik Bu Mega atau pun publik yang dianggap mungkin dianggap melemah atau turun akan kami sampaikan perspektif yang sebenarnya, perspektif KPK," katanya.

Mengenai apa saja yang harus diperkuat dari sisi regulasi atau perundang-undangan, Ghufron mengatakan hal tersebut adalah tugas pemerintah untuk menjawabnya.

"Yang bisa menilai adalah presiden, pemerintah, dan DPR karena KPK dibentuk melalui undang-undang. Beliau yang memiliki kewenangan untuk menilai, tapi yang kami concern untuk menanggapi adalah dari sisi kinerja," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK sudah tak lagi efektif dalam bekerja memberantas korupsi.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarin aja KPK itu Pak. Menurut saya nggak efektif. Ibu kalau ngomong ces pleng, loh aku sing gawekke," kata Megawati saat menjadi pembicara di Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka di The Tribrata Darmawangsa, pada Senin (21/8/2023).