Sentimen
25 Agu 2023 : 04.08
Informasi Tambahan
Kasus: stunting
Partai Terkait
Tokoh Terkait
Memutus Kemiskinan Ekstrem melalui Pendidikan dan Pengentasan Stunting
25 Agu 2023 : 11.08
Views 2
Medcom.id Jenis Media: News
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air capai 0 persen pada 2024. Hal itu bisa dicapai salah satunya melalui pendidikan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat serta pengentasan stunting/tengkes sesuai target.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono mengatakan angka kemiskinan ekstrem nasional 1,12 persen pada Maret 2023. Angka ini turun 0,62 dalam kurun waktu 6 bulan. Indikator penurunan tersebut dilihat dari pendapatan sebesar 1,9 dollar Amerika Serikat per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP).
"Setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK upaya penurunan kemiskinan ekstrem dengan target kemiskinan ekstrem, maka siapa orangnya dan di mana tempatnya. Oleh karenanya itu target sasaran ini menjadi syarat penting," jelas Nunung dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023.
Kemenko PMK juga melakukan pemantauan seperti menggunakan data dan memiliki program-program yang diarahkan kepada keluarga dengan tepat sasaran. Kemudian, Kemenko PMK meminta pelaporan kembali dari kementerian/lembaga (K/L), daerah tingkat I dan II.
"Kami lakukan semacam evaluasi, lalu kami informasikan lagi. Jadi sistem feedback ini berjalan, kami menyampaikan data, data digunakan untuk melakukan aktivitas," kata dia.
Mekanisme ini diharapkan bisa menjadi salah satu alat yang efektif agar bisa mencapai 0 persen di 2024. Pemerintah juga melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan dengan berbagai program saat ini melalui pendidikan gratis dengan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Bantuan Operasional (BOS) berbagai program beasiswa dan sebagainya.
Deputi 6 Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito mengatakan upaya tersebut dalam rangka memotong rantai permasalahan akar kemiskinan sehingga target 0 persen pada kemiskinan ekstrem bisa tercapai.
"Target kita kalau saat ini Rata-rata Lama Sekolah (RLS) studi masih di angka 8,9 tahun, sementara target di 2025 itu sudah di angka 9,12 per tahun dan di 2045 kita bisa 12 tahun," kata Warsito.
Memutus rantai kemiskinan ekstrem juga melalui pengentasan stunting. Targetnya, penurunan angka stunting mencapai 14 persen, artinya setiap tahun tersisa harus menurunkan sekitar 3.8 persen.
Salah satu cara yang dilakukan Kemenko PMK dengan roadshow stunting yang dikomandoi Menko PMK Muhadjir Effendy secara daring.
"Kita mengumpulkan sekitar 33 provinsi dengan 340 kabupaten/kota dalam waktu 4 bulan bertemu dengan pimpinan daerah dan pelaku penurunan stunting dan kader," ungkap Deputi 3 Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Y.B Satya Sananugraha.
Ia mengatakan roadshow tersebut sama-sama mencari akar masalah. Pemerintah disebut sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke tujuh provinsi prioritas.
"Dari situ sudah didapat angka-angkanya dan minggu depan kita akan monev untuk tindak lanjut dari hasil roadshow itu,"
Ada juga dengan penguatan dari program pemerintah seperti Pemberian makanan Tambahan (PMT) atau bantuan lainnya serta mengajak masyarakat lebih prihatin terhadap bahaya stunting.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono mengatakan angka kemiskinan ekstrem nasional 1,12 persen pada Maret 2023. Angka ini turun 0,62 dalam kurun waktu 6 bulan. Indikator penurunan tersebut dilihat dari pendapatan sebesar 1,9 dollar Amerika Serikat per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP).
"Setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK upaya penurunan kemiskinan ekstrem dengan target kemiskinan ekstrem, maka siapa orangnya dan di mana tempatnya. Oleh karenanya itu target sasaran ini menjadi syarat penting," jelas Nunung dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023.
-?
- - - -Kemenko PMK juga melakukan pemantauan seperti menggunakan data dan memiliki program-program yang diarahkan kepada keluarga dengan tepat sasaran. Kemudian, Kemenko PMK meminta pelaporan kembali dari kementerian/lembaga (K/L), daerah tingkat I dan II.
"Kami lakukan semacam evaluasi, lalu kami informasikan lagi. Jadi sistem feedback ini berjalan, kami menyampaikan data, data digunakan untuk melakukan aktivitas," kata dia.
Mekanisme ini diharapkan bisa menjadi salah satu alat yang efektif agar bisa mencapai 0 persen di 2024. Pemerintah juga melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan dengan berbagai program saat ini melalui pendidikan gratis dengan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Bantuan Operasional (BOS) berbagai program beasiswa dan sebagainya.
Deputi 6 Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito mengatakan upaya tersebut dalam rangka memotong rantai permasalahan akar kemiskinan sehingga target 0 persen pada kemiskinan ekstrem bisa tercapai.
"Target kita kalau saat ini Rata-rata Lama Sekolah (RLS) studi masih di angka 8,9 tahun, sementara target di 2025 itu sudah di angka 9,12 per tahun dan di 2045 kita bisa 12 tahun," kata Warsito.
Memutus rantai kemiskinan ekstrem juga melalui pengentasan stunting. Targetnya, penurunan angka stunting mencapai 14 persen, artinya setiap tahun tersisa harus menurunkan sekitar 3.8 persen.
Salah satu cara yang dilakukan Kemenko PMK dengan roadshow stunting yang dikomandoi Menko PMK Muhadjir Effendy secara daring.
"Kita mengumpulkan sekitar 33 provinsi dengan 340 kabupaten/kota dalam waktu 4 bulan bertemu dengan pimpinan daerah dan pelaku penurunan stunting dan kader," ungkap Deputi 3 Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Y.B Satya Sananugraha.
Ia mengatakan roadshow tersebut sama-sama mencari akar masalah. Pemerintah disebut sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke tujuh provinsi prioritas.
"Dari situ sudah didapat angka-angkanya dan minggu depan kita akan monev untuk tindak lanjut dari hasil roadshow itu,"
Ada juga dengan penguatan dari program pemerintah seperti Pemberian makanan Tambahan (PMT) atau bantuan lainnya serta mengajak masyarakat lebih prihatin terhadap bahaya stunting.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
(AGA)
Sentimen: negatif (66.7%)