Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, Jawa Timur, meminta rencana pembentukan badan usaha milik daerah khusus pariwisata diwujudkan segera.

“Kondisi pandemi yang mulai surut adalah momentum memperbaiki kondisi pariwisata kita, utamanya rehabilitasi tempat wisata unggulan. Rencana pemkab membentuk Badan Usaha Pariwisata kami berharap besar dapat terwujud,” kata Mangku Budi, juru bicara Fraksi PKS.

BUMD ini, menurut Mangku, bisa membantu peningkatan potensi masyarakat, khususnya memunculkan titik wisata baru berdasar keunggulan potensi desa. “Potensi ini bisa berupa keindahan alam, hasil pertanian, kerajinan yang luar biasa, dan menaikkan nilai jual festival adat yang selama ini ada di masyarakat dan dianggap hal biasa saja,” katanya.

Retno Asih Juwita Sari, juru bicara Fraksi Nasional Demokrat, menilai potensi aset wisata Jember bisa ditingkatkan dengan cara memperbaiki manajemen dan promosi untuk menarik minat turis domestik maupun manca negara. “Pemerintah butuh turun tangan untuk menyentuh semua ini, termasuk peran investor dan pihak ketiga lainnya menjadi tolok ukur yang akan datang,” katanya.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan pembentukan BUMD pariwisata menjadi perhatiannya. Ia meminta dukungan anggota DPRD dan masyarakat, “Terkait upaya pengembangan kepariwisataan daerah Jember, menjadi program prioritas kami dengan ‘Wes Wayahe Permata Jawa’,” katanya. Sementara ini, peningkatan penghasilan pegawai honorer UPT Pariwisata sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022.

Ada empat syarat untuk mendongkrak pariwisata Jember. “Pertama, adanya atraksi, baik atraksi alam, buatan maupun budaya. Kedua, aksesibiltas kemudahan menuju obyek wisata dan ketersedian jaringan internet,” kata Hendy, dalam sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, di gedung DPRD Jember, Rabu (10/11/2021).

Berikutnya, fasilitas umum yang dapat mendukung kegiatan pariwisata seperti jaringan telekomunikasi, rumah sakit, bandara. “Keempat, ketersediaan fasilitas penginapan, rumah makan, transportasi,” kata Hendy.

“Selain itu pada era pandemi seperti ini perlu pula penerapan protokol kesehatan secara standar, yaitu CHSE (Cleaness, Health, Safety and Environment) dan kode QR Peduli Lindungi bagi setiap usaha pariwisata yang membuka usahanya, terutama pada masa pandemi ini,” kata Hendy. [wir/ted]